Menpan RB Sebut Megawati Cs Digaji Besar karena Beban Kerja
Megawati Soekarnoputri menjadi dasar utama pemberian hak keuangan mencapai Rp112 juta | PT Rifan Financindo Berjangka
Asman pun menyebut hak keuangan yang bakal diterima Megawati Cs itu tak berlebihan seperti yang dipermasalahkan sejumlah pihak.
"Ya [tidak kebesaran], karena beban kerjanya itu. Itu relatif, jadi saya berharap dengan akuntabilitas dengan kinerja yang besar," kata Politikus PAN ini.
Tentang pernyataan Mahfud para Dewan Pengarah hingga kini belum menerima gaji yang dipermasalahkan sejumlah pihak itu, ia membenarkannya.
"Mulai dari pembentukan hingga sekarang pembinanya belum menerima gaji tersebut. Ini catatan aja," ujar Asman.
Asman menjelaskan Indonesia dulu memiliki BP7 guna menguatkan ideologi Pancasila. Sementara kini Indonesia memiliki BPIP yang dinilai lebih besar dari lembaga sebelumnya dan sudah setara kementerian.
"Itu kan diisi tokoh nasional, mantan Wapres, mantan Presiden, dan tokoh lainnya. Itu bukan sekedar mengawasai. Itu agar ideologi masuk sesuai yang diharapkan mulai anak-anak sampai dewasa," tuturnya.
Dewan Pengarah BPIP diisi Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Wapres RI keenam Try Sutrisno, mantan Ketua MK Mahfud MD, Ketua MUI Maruf Amin, serta lima tokoh senior lainnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan beratnya beban kerja Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menjadi dasar utama pemberian hak keuangan mencapai Rp112 juta.
"Mulai dari perencanaan di situ, desain, pengawasan, sampai desai pembinaan didesain badan itu," ujar dia, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/5).
Hal itu disampaikan menyikapi hak keuangan anggota Dewan Pengarah BPIP, yakni sekitar Rp100 juta, dibandingkan Kepala BPIP Yudi Latif, yang mencapai Rp76 juta.
Ada Kekuatan Besar Yang Mainkan Isu Gaji Pimpinan BPIP | PT Rifan Financindo Berjangka
Kekuatan ideologi trans-nasional ini coba masuk untuk mengoyak Pancasila serta nilai nilai Keberagaman dan Kebhinekaan Bangsa Indonesia. Karena kekuatan anti Pancasila ini berkeliaraan dan berjejaring di dalam maupun di luar birokrasi pemerintahan jauh sebelum Pemerintahan Jokowi," jelasnya.
Rhuqby menambahkan, berkumpulnya tokoh tokoh di dalam Dewan Pengarah seperti, Megawati SP, Try Sutrisno, KH Maruf Amin, KH Said Aqil Siradj, Buya Syafii Maarif, Mahfud MD, Sudhamek merupakan tokoh bangsa yang telah teruji dedikasinya bagi Bangsa dan Negara.
"Para tokoh tersebut adalah sosok yang memiliki integritas tinggi dan bukan bekerja atas dasar gaji," jelasnya.
Untuk itu, Rhuqby mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk mewaspadai kelompok/organisasi yang coba membawa agenda untuk mengganti Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia atas nama kebebasan Demokrasi.
Dia menilai, BPIP dibentuk dengan dasar kuat kesejarahan meneruskan cita cita mulia para pendiri bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Hal itu, lanjut Rhuqby, membuat kemunculan BPIP menjadi ancaman serius bagi sel aktif maupun sel pasif dari jaringan kelompok subversif trans-nasional.
Begitu dikatakan Ketua Umum Pemuda Indonesia Hebat (PIH), Rhuqby Adeana Subay kepada redaksi, Selasa malam (29/5).
Menurut dia, persoalan gaji dewan pengarah dan struktur BPIP sebetulnya baru wacana. Namun, sengaja digoreng oleh pihak-pihak tertentu agar menjadi polemik baru.
"Ada kekuatan subversif yang sengaja memframing dan memviralkan isue gaji BPIP sebagai bentuk pelemahan, karena kuatnya komitmen Pemerintahan Jokowi bahwa Pancasila final sebagai Ideologi Bangsa Indonesia," jelas Rhuqby.
Ada kekuatan besar di balik munculnya isu gaji Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Soal Gaji BPIP, JK Bandingkan dengan Menteri | PT Rifan Financindo Berjangka
JK menyebutkan gaji BPIP berbeda dengan gaji menteri yang diberi terpisah. Namun JK juga mengatakan polemik ini dapat menjadi pedoman bahwa gaji negarawan tidak boleh diberi secara berlebihan.
"Kalau dia menteri terpisah-terpisah, jadi jumlahnya sebenarnya, dan tidak semua. Juga ini nanti memberikan untuk kerangka pedoman bahwa gaji yang sesungguhnya itu seperti negarawan, tidak boleh berlebihan. Kalaupun yang lain pasti tidak membedakan banyak kalau ditotal," ucapnya.
JK mengatakan pihaknya akan mengevaluasi soal gaji BPIP tersebut meski sudah dinilai sesuai. Dia pun kembali mengingatkan agar gaji BPIP tak dibandingkan dengan gaji menteri.
"Ya selalu dievaluasi, tapi sesuai. Saya katakan tadi, jadi suka dibandingkan dengan gaji menteri, gaji menteri itu memang Rp 19 juta, tetapi ada dijamin semua mobil, dijamin kendaraan, dijamin perumahan, kemudian ada biaya operasional, kalau ditotal itu cukup tinggi juga sebenarnya," tuturnya.
( Baca : Gaji Besar BPIP Pemborosan, tak Pancasilais )
"Jadi kalau ditotal, menteri juga hampir--mungkin lebih tinggi--daripada Ibu Mega dan bapak-bapak yang lain. Dan itu jumlah itu (gaji Megawati) semua ada di situ, di samping gaji. Jadi pokoknya Rp 5 juta, tapi biaya transportasi, biaya keluar, biaya macam-macam, biaya rumah, biaya komunikasi, semua dijadikan jadi satu," imbuhnya.
Dewan Pengarah BPIP diketuai oleh presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan beranggotakan 9 orang. Adapun besaran hak keuangan pejabat BPIP baru saja diatur dalam Perpres No 42/2018.
Menurut JK, gaji BPIP dan gaji menteri tidak jauh berbeda. Meski gaji pokok menteri kecil, terdapat tunjangan yang cukup besar.
"Kalau Anda bandingkan dengan menteri, menteri itu memang gaji take home pay-nya kecil, tapi tunjangannya, ada tunjangan kinerja, ada tunjangan bebas rumah, tidak perlu kontrak, dan sebagainya," papar JK.
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta polemik gaji para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang tergolong fantastis, di kisaran Rp 100 juta tak dibenturkan dengan kinerja BPIP. Menurut JK, BPIP merupakan negarawan yang bekerja di wilayah pemikiran.
"Pertama begini, pekerjaan Dewan Pengarah itu bukan pekerjaan fisik, tapi pekerjaan pemikiran. Jadi kedua, semua pengarah itu orang-orang yang senior, yang negarawan yang dihormati. Jadi jangan dibenturkan dengan gaji," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).