Soal Impor Beras 500.000 Ton, Buwas: Tunda Dulu, Tunggu Data BPS
Kemendag) sudah merilis izin impor beras 500.000 ton untuk tahap kedua | PT Rifan Financindo Berjangka
BPS pun akan merilis data terbaru soal produksi padi.
"BPS akan merilis penelitiannya yang baru segera. Sudah disampaikan pada saya bahwa dia sudah mendapat data yg baru bahwa produksi beras itu tidak seperti yang selama ini dikemukakan yaitu 79 juta ton gabah. Nggak benar itu," tutur JK.
Lebih lanjut, pihaknya akan bekerjasama dengan berbagai kementerian untuk melakukan perbaikan data. Rencanannya, data tersebut akan memantau dari luas tanam hingga potensi produksi.
"Gini, kita harus perbaiki, BPS ya nanti harus ada data resmi akurat masalah pertanian kita berangkat dari luas pertanian di Indonesia per provinsi per kota per kabupaten per kecamatan dan per desa. Terus produksi pertanian beras per kota, kabupaten, camat, desa kalau demikian kita tahu dong hasil pertanian berapa banyak," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengkaji ulang data produksi padi. Langkah ini dilakukan karena acuan pemerintah adalah data BPS.
Itu jadi salah satu pertimbangan kita nggak sembarangan, harus dihitung betul kalau memang harus dari mana pedomanannya datanya yang mengatakan harus impor 500.000 ton dari mana kalau butuh nggak kenapa (impor)," katanya di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).
"Jadi kita menunda dulu, toh itu sudah menjadi perintah tapi bisa juga menolak bilamana serapan dalam negeri penuh, gudang kita penuh. Saya harus tunggu data BPS biar akurat," sambungnya.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah merilis izin impor beras 500.000 ton untuk tahap kedua. Tugas mengimpor itu diserahkan ke Perum Bulog.
Merespons penugasan ini, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan akan menunda sementara tugas impor tersebut. Alasannya dia akan mengecek kembali apakah memang pasokan beras kurang sehingga harus impor.
Pengecekan itu mengacu pada data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Hasil Rapat Buwas dan DPR: Tolak Impor Selama Beras di RI Cukup | PT Rifan Financindo Berjangka
Kedua, meminta Bulog mengidentifikasi dan memetakan ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok di tingkat nasional dan daerah.
Ketiga, menolak impor beras tahap II sebanyak 500 ribu ton. Hal itu bila ketersediaan beras dalam negeri mencukupi.
"Komisi VI sepakat dengan Bulog menolak rencana impor beras tahap II sebesar 500 ribu ton selama ketersediaan beras dalam negeri masih cukup," kata Edhy.
Komisi IV DPR menggelar rapat bersama Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso. Rapat yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu menghasilkan tiga keputusan.
Pertama, meminta pemerintah memperbaiki tata kelola distribusi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.
"Meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola distribusi pangan dalam negeri, menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan, kata Ketua Komisi IV Edhy Prabowo di ruang rapat komisi IV, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).
Cadangan Beras di Gudang Bulog 1,5 Juta Ton | PT Rifan Financindo Berjangka
Sebelumnya Buwas menyatakan data stok pangan di Indonesia masih abu- abu. Produksi dalam negeri belum terpetakan dengan baik.
"Lahan kita belum terpetakan dengan baik dengan frekuensi hasil termasuk kualitas kadang kita impor-impor. Musim paceklik di mana panen sudah bisa ditentukan, dan juga kita belum terpantau ke mana barang itu kemana (dijual) pangan kita ini masih dikuasai pasar bebas," papar Buwas, Senin (14/5) lalu.
"Kita terus melakukan kegiatan yang dulu dinamakan operasi pasar, kita memantau terus setiap wilayah perkembangannya dan beras kita, jumlah beras di bulog untuk intervensi pasar cukup memadai. Karena dari Bulog menyerap beras2 dari petani, berupa gabah dan beras," ujar Buwas.
Buwas memastikan stok beras aman. Terkait rencana impor, Buwas menyebut tak menutup kemungkinan.
"Nanti dilihat ya. Pasti ada pembahasan itu apakah ini ada musim panen atau paceklik, nah di mana kita perkirakan kalau memang stok berkurang dan kebutuhan banyak, kita tetap kebutuhan itu stabil untuk beras. Stoknya harus kita jaga. Mana kala stok menurun, kita kalau nggak ada ya harus impor. Yang penting stoknya ada," jelas Buwas.
Pria yang beken disapa Buwas ini mengatakan harga beras saat ini masih normal. Di sisi lain, Bulog masih melakukan operasi pasar untuk menjaga harga.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso hari ini, Selasa (22/5/2018) bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Usai bertemu JK, Budi menjelaskan cadangan beras di gudang Bulog saat ini.
"Hari ini ada di gudang Bulog untuk cadangan itu 1,5 juta (ton). Itu yang ada di kita untuk cadangan saja. Sedangkan yang beredar di luar lebih besar, kan 94 persen itu ada di luar," kata Budi di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (22/5/2018).