Posisi Utang Pemerintah April Mencapai Rp 4.180 Triliun
Posisi utang pemerintah hingga akhir April 2018 telah mencapai Rp4.180 triliun | PT Rifan Financindo Berjangka
Pencapaian pembiayaan yang sudah mencapai setengah dari target ini karena merupakan bagian dari strategi penerbitan SBN di awal tahun (front loading) untuk mengantisipasi ketidakpastian global.
"Kita sudah melakukan `upsize` sejak awal ketika pasar sedang bagus untuk mengantisipasi gejolak ekonomi dunia," kata Luky.
Porsi pinjaman pemerintah saat ini juga mulai menunjukkan pertumbuhan negatif karena Indonesia sudah bukan merupakan "low income country" sehingga tidak bisa lagi menerima pinjaman dengan suku bunga rendah.
Luky menyampaikan utang pemerintah tersebut terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara Rp3.407,14 triliun dan pinjaman sebesar Rp773,47 triliun.
Ia menambahkan strategi pembiayaan melalui utang pemerintah terus dilakukan secara berhati-hati dengan memperhitungkan biaya, risiko dan kapasitas.
Selain itu, penerbitan utang juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip prudent, efisiensi biaya, produktivitas maupun keseimbangan.
Sementara itu, pembiayaan utang dalam APBN 2018 hingga akhir April sudah mencapai Rp187,16 triliun atau 46,8 persen dari target Rp399,22 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan posisi utang pemerintah hingga akhir April 2018 telah mencapai Rp4.180 triliun sekitar 29,8 persen terhadap PDB.
"Posisi utang ini mencapai 29,8 persen terhadap PDB," kata Luky di Jakarta, Kamis (17/5/2018).
Sri Mulyani Sudah Tarik Utang Rp187 Triliun sampai April 2018 | PT Rifan Financindo Berjangka
Hingga akhir tahun nanti, ia optimistis defisit APBN akan bergerak di kisaran 2 persen, atau bahkan lebih baik ketimbang target APBN 2018 yakni 2,19 persen. Dengan demikian, seharusnya pembiayaan yang dilakukan pemerintah bisa tetap stabil dan tidak terlalu melonjak.
"Kami melihat sampai akhir tahun nanti optimistis melakukan realisasi pembiyaan untuk APBN secara stabil," pungkas dia.
Hingga akhir April, pemerintah telah mengambil pembiayaan sebesar Rp187,2 triliun. Angka ini tercatat 46,9 persen dari target pembiayana tahun ini sebesar Rp399,2 triliun.
Ujung-ujungnya, keseimbangan primer semakin baik yakni mencatat surplus Rp24,2 triliun per akhir April atau membaik dari bulan sebelumnya Rp2,7 triliun. Jika keseimbangan primer membaik, maka defisit APBN juga membaik. Tercatat, defisit APBN per April ada di angka 0,37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau turun dari tahun sebelumnya 0,53 persen dari PDB.
"Jadi dengan menurunnya penarikan pembiayaan antara Januari hingga April bisa dibilang APBN semakin sehat. Ini menunjukkan konsistensi keuangan negara, utamanya kebijakan utang yang selama dijadikan sorotan berbagai pihak," ujar Sri Mulyani, Kamis (17/5).
Selain itu penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) per April yang mencapai Rp189,7 triliun juga lebih kecil 6,45 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp202,8 triliun. Meski demikian, secara outstanding, total utang pemerintah tumbuh 13,99 persen.
Kementerian Keuangan menyebut total utang yang sudah ditarik pemerintah sepanjang Januari hingga April 2018 mencapai Rp187,2 triliun. Angka itu terbilang lebih kecil 3,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp193,6 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa turunnya pertumbuhan ini berkorelasi dengan pendapatan negara yang semakin membaik. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun terus berkurang.
Ia bilang, realisasi pendapatan negara hingga April sudah mencapai Rp527,8 triliun atau lebih baik 13,28 persen dibanding tahun sebelumnya yakni Rp465,9 triliun. Pertumbuhan ini ternyata masih lebih besar dibanding pertumbuhan belanja negara yang sebesar 8,32 persen.
( Baca : Dollar AS Tembus Rp 14.100 )
Defisit APBN Era Jokowi Lebih Besar dari SBY | PT Rifan Financindo Berjangka
Di sisi lain, Hendrawan juga menilai rasio utang pemerintah saat ini sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih aman. Pasalnya, rasio tersebut jauh berada di bawah batas maksimum utang yang boleh dimiliki pemerintah sebesar 60 persen terhadap PDB.
"Utang Indonesia masih berkisar 30 persen terhadap PDB, batasnya 60 persen terhadap PDB, sehingga dianggap masih masuk akal dan wajar," terang dia.
Sementara itu, Anthony menilai batas maksimal utang pemerintah sebesar 60 persen terhadap PDB seharusnya hanya cocok diterapkan bagi negara maju. Seharusnya, menurut dia, sebagai negara berkembang, maksimal utang pemerintah hanya 40 persen terhadap PDB.
"Jika dilihat dari nilai rasio utang Indonesia saat ini 29,2 persen, maka itu sudah cukup membahayakan karena mendekati 40 persen," pungkas Anthony.
Kenaikan nilai utang yang diakibatkan dari defisit anggaran digunakan untuk memenuhi pembangunan infrastruktur yang diharapkan mendorong perekonomian, termasuk produksi barang dan jasa. Jika produksi meningkat, maka akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi juga.
"Ini untuk menggeser kebiasaan yang tadinya utang untuk konsumsi, sekarang kita utang untuk meningkatkan produksi," kata Hendrawan.
Ia juga menekankan utang di masa Jokowi lebih besar karena digunakan untuk mengembangkan hal-hal yang bersifat produktif.
"Pemerintah SBY dalam lima tahun terakhir kepemimpinannya defisit APBN itu Rp722 triliun, sementara Jokowi baru 3 tahun Rp941,2 triliun. Itu jauh lebih tinggi," kata Direktur Political Economy and Policy Studies Anthony Budiwan di Kwik Kian Gie School of Business, Rabu (16/5).
Tahun ini, pemerintah memperkirakan defisit anggaran di tahun ini mencapai Rp325,9 triliun. Defisit anggaan tersebut rencananya ditutup dengan menerbitkan utang.
Kendati demikian, Ketua Bidang Perekonomian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menilai defisit anggaran pada masa Jokowi akan berdampak pada perkembangan pertumbuhan ekonomi.
Total defisit Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) sejak tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang mencapai Rp941,2 triliun sudah melampaui total defisit anggaran dalam lima tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam lima tahun SBY memimpin, total defisit anggaran pemerintah disebut mencapai Rp722,9 triliun.