67 Titik BBM Satu Harga Rampung di Kuartal III-2018
Pemerintah terus mendorong program BBM satu harga | PT Rifan Financindo Berjangka
Sementara sisanya lanjut Nicke, saat ini belum dapat dibangun. Karena masih dalam tahap perizinan kepada pemerintah daerah. "Jadi ada empat lokasi yang sudah operasi. 9 masih progres. Sisanya masih menunggu perizinan lokasi dari Pemda," ucapnya.
Menurut Nicke, dirinya terus melakukan koordinasi khususnya dengan pemerintah daerah dan Kementerian ESDM agar izin lokasi tersebut bisa segera keluar. Sehingga, pembangunan bisa rampung pada kuartal III 2018. "Tentu saja hal ini bisa kita percepat. Kami targetkan di kuartal III 2018 diselesaikan yang 54 titik tadi. Jadi 67 titik bisa diselesaikan," ucapnya.
Seperti diketahui, BPH Migas menargetkan ada 73 titik di seluruh Indonesia yang bisa menyalurkan BBM satu harga. Dari 73 titik itu, 67 titik penyalur dibangun oleh Pertamina, sisanya enam titik dibangun PT AKR Corporindo Tbk.
"Ada 67 lokasi yang akan dibangun penyalur BBM satu harga secara bertahap (tahun ini). Kita targetkan di kuartal ketiga sudah selesai semua,"ujarnya saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (16/5/2018).
Sementara itu, PLT Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, dari 67 titik sampai saat ini baru ada empat titik yang sudah beroperasi. Kemudian ada sembilan titik yang masih dalam tahap pembangunan.
Pemerintah terus mendorong program BBM satu harga dalam rangka memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan membangun SPBU sebagai Sub penyalur di berbagai daerah di Indonesia, khususnya pada daerah di luar pulau Jawa.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Fanshrullah Asa mengatakan, pada tahun ini, pihaknya bersama PT Pertamina (Persero) telah setuju untuk membangun beberapa SPBU sub penyalur di sejumlah daerah terluar. Dirinya menyebut akan ada 67 titik SPBU Sub penyalur yang akan rampung pada kuartal III 2018 yang dibangun oleh Pertamina.
Stok BBM Cukup 28 Hari ke Depan | PT Rifan Financindo Berjangka
Sebelumnya, Vice President Coporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengungkapkan bahwa selama Ramadhan dan Lebaran konsumsi BBM harian naik rata-rata 15%. Oleh karena itu, Pertamina akan meningkatkan stok dan penyaluran BBM misalnya BBM jenis gasoline (bensin) dari rata-rata harian normal 90 ribu kl menjadi 104 ribu kl.
"Kenaikan tertinggi diperkirakan terjadi pada puncak arus mudik, 9 dan 13 Juni 2018 dengan kenaikan 32% dan 29% dari konsumsi normal. Sedangkan arus balik pada 19 Juni 2018 yang diperkirakan mencapai 28%," ungkap Adiatma.
Untuk rincian kenaikan permintaan masing-masing jenis BBM yaitu BBM jenis Pertalite naik 20% dari 46 ribu kl menjadi 55 ribu kl, Pertamax naik 15% dari 15 ribu kl menjadi 18 ribu kl, Premium naik 7% dari 24 ribu kl menjadi 26 ribu kl, Pertamax Turbo naik 5% dari 787 kl menjadi 820 kl, Dexlite naik 5% dari 1.598 kl menjadi 1.678 kl, Dex naik 4% dari 485 kl menjadi 504 kl, serta Avtur naik 5% dari 15 ribu kl menjadi 16 ribu kl. Sementara kebutuhan solar diperkirakan turun dari 35 ribu kl menjadi 30 ribu kl.
Dia memperkirakan permintaan BBM cenderung meningkat dalam beberapa hari ke depan. Biasanya puncak lonjakan permintaan BBM terjadi pada saat musim mudik Lebaran.
"Kami menyadari Lebaran kali ini akan ada kenaikan 11-13% yang menggunakan jalur darat sebagian besar adalah motor karena penjualan motor kemarin tinggi," imbuhnya.
PT Pertamina (Persero) memastikan stok BBM terutama yang nonsubsidi selama Ramadhan hingga Lebaran aman. Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan stok BBM cukup untuk 28 hari ke depan.
"Enggak masalah stok kita 28 hari jadi kalau ada lonjakan kan bisa kita tutup. Masih ada 1-2 hari masih bisa kita tutup," ujarnya saat ditemui di Gedung BPH Migas, Jakarta Selatan, Rabu, (16/5).
Jurus BPH Migas Cegah Kecurangan Distribusi BBM Bersubsidi | PT Rifan Financindo Berjangka
Perlu diketahui, selama ini Pertamina terkendala pada lemahnya pelaksanaan verifikasi dalam menghitung stok awal dan akhir di setiap penyalur BBM. Sebab, sampling yang relatif kecil yaitu sekitar 50-100 SPBU per bulannya menyebabkan koreksi terhadap data penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) Minyak Solar.
Selain itu verifikasi on desk yang dilakukan berdasarkan data SAP BI-Pertamina merupakan data penyaluran JBT Minyak Solar yang keluar dari terminal BBM. Hal tersebut tidak menggambarkan penyaluran JBT Minyak Solar kepada konsumen pengguna sehingga masih adanya kemungkinan losses (hilang).
Dengan demikian, Pertamina dan pemerintah menerapkan sistem digitalisasi sehingga volume JBT Minyak Solar yang dilaporkan Pertamina kepada BPH Migas untuk diverifikasi adalah volume yang keluar dari ujung nozzle di penyalur.
a melanjutkan, PT Pertamina (Persero) telah menyatakan kesanggupannya untuk menerapkan sistem IT di nozzle yang dimilikinya. "Kita komitmen dulu nanti gimana pola investasi dan lainnya. Kita ingin tidak ulang kegagalan RFId (Radio Frequency Identification) beberapa tahun lalu," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyadari sistem IT ini sangat diperlukan. Sebab, tugas Pertamina dan pemerintah sebagai operator adalah menyalurkan BBM langsung ke seluruh masyarakat
"Kami juga memerlukan ini untuk verifikasi data memudahkan untuk mengetahui serapan subsidi dengan pemerintah," kata Nicke.
Oleh karenanya, Pertamina sepakat dengan pemerintah akan membangun sistem IT ini dan segera membentuk working group bersama BPH Migas dan Kementerian ESDM. "Jadi kami bisa gandeng BUMN lain yang punya kompetensi dan pengalaman dalam mengembangkan sistem IT," tuturnya.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memasang sistem teknologi informasi pada nozzle dispenser pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sistem IT ini berlaku untuk seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, sistem IT ini sangat penting untuk memverifikasikan data serapan BBM subsidi di setiap SPBU secara langsung ke pemerintah. Sebab, teknologi ini dinilai mampu mencegah kecurangan yang selama terjadi di SPBU.
Mengenai rencana ini pihaknya sudah membuat kesepakatan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. "Bagaimana di setiap nozzle di SPBU nanti akan diterapkan pemasangan IT sehingga semua bisa terkoneksi langsung ke BPH Migas Menkeu data yang diverifikasi khususnya BBM subsidi," ucapnya di Gedung BPH Migas, Jakarta, Rabu (16/5/2018).