Presiden Jokowi Minta Jajarannya Keluarkan Insentif Fiskal
(Jokowi) meminta kepada jajarannya untuk mengeluarkan insentif fiskal | PT Rifan Financindo Berjangka
Dia meminta, Kabinet Kerja untuk menyiapkan mitigasi dalam menghadapi ketidakpastian global saat ini. Sebab, antisipasi itu diperlukan dalam pergerakan menuju keseimbangan ekonomi global.
"Kita juga minta agar kita juga tetap fokus menjaga stabilitas keamanan sehingga suhu kerja untuk perbaikan kesejahteraan penurunan kemiskinan serta menciptakan lapangan pekerjaan dapat terus kita teruskan dan kita percepat kita perbaiki," tandasnya.
Jokowi memastikan, ekonomi Indonesia masih jauh lebih baik ketimbang negara lainnya lantaran mampu mengantisipasi sejumlah faktor eksternal dalam melambatnya peningkatan ekonomi dari negara-negara lainnya di dunia.
"Faktor eksternal yang lain seperti harga minyak potensi barang dagang Amerika-Tiongkok serta kondisi geopolitik internasional juga terus harus kita waspadai," urainya.
Kepala Negara menjelaskan, adanya hambatan ekspor tersebut tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah juga turut menjalankan kewajibannya dalam mempermudah kegiatan ekspor.
"Kita juga harus selalu waspada terhadap risiko terutama ketidakpastian global, ketidakpastian ekonomi global, volatilitas keuangan global yang dipicu kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat telah banyak mengakibatkandepresiasi mata uang negara-negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia," urainya.
Jokowi menilai, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06% pada kuartal I 2018 harus mampu lebih ditingkatkan dengan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan investasi, dan mendorong kenaikan ekspor.
"Khusus untuk ekspor, berbagai hambatan ekspor, baik di perizinan, di perbankan, di pembiayaan, termasuk pajak dan kepabeanan harus segera kita hilangkan," terang Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajarannya untuk mengeluarkan insentif fiskal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas di Indonesia. Dia menilai, dengan intensif yang tepat diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi negara.
"Jangan kita ragu untuk mendesain insentif-insentif yang tepat, segera lakukan sekarang dan kita harapkan manfaatnya akan segera datang," kata Jokowi dalam arahannya di Ratas 'Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2019' di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/5/2018).
Pimpin Rapat soal Ekonomi Makro, Jokowi juga Singgung Masalah Keamanan | PT Rifan Financindo Berjangka
Adapun untuk para menteri di bidang ekonomi, Jokowi meminta agar momentum pertumbuhan ekonomi nasional di Kuartal pertama 2018 yang mencapai angka 5,06 persen terus ditingkatkan lagi. Caranya adalah dengan menjaga daya beli, meningkatkan investasi dan meningkatkan daya saing ekspor kita.
"Dan khusus untuk ekspor, berbagai hambatan ekspor baik di perizinan di perbankan di pembiayaan termasuk pajak dan kepabeanan harus segera kita hilangkan, bukan hanya dari pemerintah pusat termasuk yang berasal dari pemerintah daerah," kata Jokowi.
Dalam rapat tersebut, juga hadir sejumlah menteri di luar bidang ekonomi, seperti Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Jokowi menekankan, faktor keamanan sangat penting dan berpengaruh terhadap ekonomi nasional. "Sehingga suhu kerja untuk perbaikan kesejahteraan, penurunan kemiskinan serta menciptakan lapangan pekerjaan terus dapat kita teruskan, kita percepat, kita perbaiki," kata Jokowi.
Kendati demikian, Jokowi tidak melandaskan ucapannya tersebut terhadap peristiwa apapun meskipun diketahui dalam sepekan terakhir ada serangkaian teror bom di Surabaya dan Sidoarjo yang menelan korban jiwa serta kerusuhan di Mako Brimob.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2019 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/5/2018). Saat membuka rapat tersebut, Jokowi juga sempat menyinggung mengenai masalah keamanan. "Saya minta agar kita juga tetap fokus menjaga stabilitas keamanan," kata Jokowi.
Stabilitas Keamanan Jadi Sorotan Jokowi Buat APBN 2019 | PT Rifan Financindo Berjangka
"Volatilitas keuangan global yang dipicu kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat telah banyak mengakibatkan depresiasi mata uang negara-negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia," jelas Jokowi.
Indonesia, menurutnya, lebih sedikit beruntung karena masih jauh lebih baik dibanding negara lain. Meskipun Jokowi tetap meminta agar faktor AS dan China juga tetap harus diwaspadai terutama menyangkut harga minyak.
"Seperti harga minyak potensi barang dagang Amerika-Tiongkok serta kondisi geopolitik internasional juga terus harus kita waspadai. Kita juga perlu menyiapkan mitigasi ketidakpastian global ini serta antisipasi pergerakan menuju keseimbangan baru-baru ekonomi global," ujar Jokowi.
Jokowi melanjutkan, terhadap kondisi ekonomi saat ini, perlu mewaspadai ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini, kata Jokowi, dipengaruhi oleh normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat.
"Agar kita juga tetap fokus menjaga stabilitas keamanan sehingga suhu kerja untuk perbaikan kesejahteraan, penurunan kemiskinan serta penciptaan lapangan pekerjaan terus dapat kita teruskan dan kita percepat, kita perbaiki," ujar Presiden Jokowi, di kantornya, Selasa, 15 Mei 2018.
Faktor stabilitas keamanan dalam negeri menjadi perhatian Presiden Joko Widodo ketika membuka rapat kabinet terkait Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019.
Faktor keamanan menjadi sorotan setelah tragedi bom di Surabaya, di mana pada Minggu 13 Mei 2018 tiga gereja dibom. Menyusul malamnya di sebuah rusunawa di Sidoarjo, dan Senin pagi kemarin, 14 Mei, bom bunuh diri di depan Polrestabes Surabaya.