Ini Penyebab Pilot Garuda Indonesia Ancam Mogok Kerja
Captain Bintang Hardiono membeberkan awal mula kekecewaan para pilot dan karyawan | PT Rifan Financindo Berjangka
Dulunya direksi cuma 6, kemudian jadi 9 sama Direktur Kargo. Karyawan dipotong hak-haknya, tapi direksinya membengkak. Kalau direksi kan paling tidak mobilnya Alphard," sebut Bintang.
Atas dasar hal-hal tersebut, APG bersama Serikat Bersama Serikat Karyawan Garuda Indonesia menuntut penggantian direksi yang dianggap tidak paham cara kerja dunia penerbangan. Mereka juga memberi tenggat jika 30 hari tuntutannya tidak dipenuhi, maka pilot dan para kru akan mogok kerja.
Bintang menyampaikan, mogok kerja ini selain sebagai bentuk protes, juga untuk memberi tahu kepada khalayak bahwa kondisi Garuda memang seperti itu. Secara umum, kinerja perusahaan pelat merah tersebut juga bisa dilihat melalui harga saham yang turun sejak tahun lalu.
"Harga saham awal mula Rp 750 per lembar turun zaman mereka tahun kemarin Rp 480, sekarang di bawah Rp 290. Minimal rakyat pada tahu bahwa kami kondisinya kayak begini," ucap Bintang.
Kebijakan yang tak kalah jadi sorotan adalah ketika perusahaan mengganti sistem operasi maskapai menggunakan Sabre.
"Seharusnya ada masa transisi tiga bulan, sistem yang lama menempel sama sistem yang baru. Tapi, perusahaan kekeuh minta enam hari saja, dampaknya ya pas erupsi Gunung Agung itu, kacau semua, seakan-akan tidak ada kru dan pesawat. Padahal ada, tapi sistemnya yang enggak beres," ujar Bintang.
Pada masa itu, diketahui hanya Garuda Indonesia sebagai maskapai yang mengalami delay di sejumlah bandara. Sementara maskapai lain tidak mengalami hal serupa, ditambah erupsi Gunung Agung di Karangasem, Bali, sudah mereda.
Bintang menyebut, salah satu kebijakan yang bertentangan dengan para pilot dan karyawan adalah meniadakan mobil jemputan untuk kru kabin. Dari kebijakan tersebut, disebut mulai bermunculan kasus kecelakaan yang menimpa para kru.
"Pilot kan mikirnya safety, karena bisa pulang pukul 02.00 atau 04.00 pagi. Alasan perusahaan, di luar negeri bisa kok naik angkutan umum. Kok disamain sama luar negeri, kan di sana kereta bus tepat waktu, di sini gimana tepat waktu?," jelas Bintang kepada Kompascom.
Kebijakan lainnya yang ditentang karyawan adalah penggeseran jam kerja saat bulan puasa pada 2017 lalu, pemotongan hak berupa tidak ada lagi kenaikan gaji berkala per tahunnya atas alasan efisiensi, hingga pemangkasan jam terbang pilot yang berdampak pada besaran penghasilan.
AOC Garuda Indonesia kala itu harus diperpanjang pada Juni 2017, dengan terlebih dahulu menyelesaikan proses audit oleh auditor. Namun, di tengah jalan auditor berhenti karena tidak ada Direktur Operasi dan Direktur Teknik sebagai penanggung jawab atas hasil audit tersebut.
Karyawan dan pilot memprotes hal itu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh perusahaan dengan pengangkatan Direktur Operasi serta Direktur Teknik yang dilakukan oleh Direktur Utama Pahala Nugraha Mansury. Pengangkatan dua posisi direktur itu tidak dilakukan melalui mekanisme RUPS.
Masalah kemudian berkembang ke hal-hal yang lebih teknis. Bintang memandang, masalah yang dimaksud timbul karena banyak Board of Directors atau dewan direksi Garuda Indonesia yang latar belakangnya bukan dari dunia penerbangan, melainkan dari perbankan.
Pada April 2017, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan untuk menghapus posisi Direktur Operasi dan Direktur Teknik di internal perusahaan.
"Tidak ada Direktur Operasi dan Direktur Teknik itu berarti tidak ada penanggung jawab dalam audit Airport Operating Certificate (AOC). AOC itu istilahnya surat trayek lah kalau punya mikrolet," kata Bintang.
Presiden Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG), Captain Bintang Hardiono membeberkan awal mula kekecewaan para pilot dan karyawan yang mengancam mogok pada pekan ini.
Jawaban Dirut Garuda Soal Serikat Pekerja Tuntut Direksi Dirombak | PT Rifan Financindo Berjangka
"Karena Garuda Indonesia tidak memiliki pesawat khusus kargo (freighter aircraft). Dengan dipimpin oleh seorang direktur sejak 2016 kinerja direktorat kargo tidak meningkat dan hanya ada peningkatan biaya operasi," kata Ahmad pada Rabu kemarin.
Dia menambahkan jabatan Direktur Marketing dan IT sebaiknya dihapus karena selama ini tidak bisa membenahi strategi penjualan produk untuk mengimbangi beban usaha.
"Hal ini dapat dilihat pada penurunan rata-rata harga jual tiket penumpang pada 2017 dibandingkan 2016," kata Ahmad.
Desakan perombakan direksi itu juga dibarengi dengan ancaman mogok kerja dari 1000 lebih pilot maskapai penerbangan plat merah tersebut.
Meskipun demikian, Pahala berencana mengajak serikat pekerja Garuda Indonesia yang tergabung dalam Serikat Bersama (Sekber) untuk berdialog membahas tuntutan mereka.
"Pasti kami komunikasi, duduk bareng, selalu kami buka, kami minta untuk dilakukan komunikasi dengan Serikat Karyawan, sudah pasti," kata Pahala.
Ketua Umum Sekarga Ahmad Irfan Nasution sudah menjelaskan alasan organisasinya menilai dua jabatan di struktur direksi Garuda Indonesia tidak diperlukan dan harus dihapus.
Menurut dia, jabatan Direktur Kargo tidak diperlukan karena sebelumnya unit kargo hanya dipimpin oleh pejabat setingkat Vice President.
"Ini di luar wewenang kami. Saya intinya sudah berkomentar. Itu di luar kewenangan kami," ujar dia di kantor Garuda Indonesia, Jakarta, pada Kamis (3/5/2018).
Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) menuntut pencopotan Direktur Kargo dan Direktur Marketing dan IT sekaligus penghapusan dua jabatan di struktur direksi Garuda Indonesia tersebut. Serikat pekerja itu beralasan dua posisi jabatan direksi itu tidak dibutuhkan oleh korporasi.
Pahala menambahkan dirinya juga tidak akan mengomunikasikan tuntutan serikat pekerja tersebut kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Tidak, karena bukan kewenangan kami, itu kewenangan pemegang saham (Kementerian BUMN)," ujarnya.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Pahala Nugraha Mansury memberikan tanggapan terhadap tuntutan serikat pekerja di perusahaannya yang mendesak perombakan direksi perseroan.
Pahala mengatakan tuntutan Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pimpinan perseroan. Sebab, kewenangan perombakan direksi Garuda Indonesia ada pada Kementerian BUMN dan para pemegang saham perusahaannya.
YLKI Harap Aksi Mogok Karyawan dan Pilot Garuda Tak Rugikan Konsumen | PT Rifan Financindo Berjangka
Direktur Umum dan SDM Garuda Indonesia Sari Suharso mengatakan, manajemen telah melakukan langkah mitigasi untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
Namun, dia mengatakan, manajemen tetap mengapresiasi masukan Sekarga dan APG, sejalan dengan dinamika bisnis yang terus berkembang. Bahkan pekerja diajak turut mendukung upaya manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
"Pada prinsipnya kami membuka ruang seluas-luasnya kepada rekan-rekan Sekarga dan APG untuk berdiskusi dan bermusyawarah terkait concern rekan rekan terkait perkembangan dan keberlangsungan perusahaan," ungkap Sari.
Dia mengatakan, Sekarga dan APG memiliki tanggung jawab kepada konsumen. Jadi kalau melakukan mogok harus dilakukan tanpa mematikan operasional pelayanan.
Sularsi menambahkan, mogok kerja adalah alternatif terakhir dan risikonya amat sangat merugikan konsumen. Untuk itu, Sekarga dan APG tidak bisa mengabaikan tanggungjawabnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. ''Itu artinya mogok yang baik, bertanggungjawab. Pelayanan harus tetap jalan,'' katanya.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengharapkan rencana mogok massal yang akan dilakukan oleh Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) tak merugikan konsumen dalam mendapatkan pelayanan.
"Mogok itu hak serikat pekerja, tapi jangan yang terkait langsung dengan operasional pelayanan Garuda kepada konsumen," kata anggota pengurus YLKI Sularsi seperti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (4/5/2018).