Jokowi Coret 14 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp 264 T
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini memiliki 222 daftar proyek strategis nasional (PSN) plus 3 program tambahan | PT Rifan Financindo Berjangka
Darmin mengatakan, 14 proyek yang dikeluarkan dari daftar PSN ini antara lain proyek kereta api Jambi-Palembang, pembangunan rel kereta api Provinsi Kalimantan Timur, proyek sistem penyediaan air minum air minum regional di Sumatera Utara, kemudian Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, lalu Kawasan Ekonomi Khusus Merauke.
Sedangkan dari hasil evaluasi kuartal I-2018, yang akan selesai pada kuartal III-2019 sebanyak 48 proyek. Proyek yang sudah dibangun namun belum beroperasi secara penuh sebanyak 94 proyek dan 1 program kelistrikan.
Kemudian, ada 86 proyek PSN dan 1 program tambahan yaitu industri pesawat terbang mulai konstruksi dan beroperasi di 2019.
Alasan pemerintah mengeluarkan 14 proyek dari daftar PSN karena seluruh proyek tersebut memang belum bisa direalisasikan.
"Perkembangannya berarti hampir tidak ada, itu bisa ada konstruksi nggak paling lambat Kuartal 3 2019. kalau menterinya bilang susah deh, sederhana sekali dan menurut kami cukup masuk akal karena ya pemerintahan silakan nanti pemerintahan berikutnya yang mengevaluasi lagi, yang sekarang ya sampai dengan ujung dari pemerintahan ini ya," tutup dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini memiliki 222 daftar proyek strategis nasional (PSN) plus 3 program tambahan yang nilainya lebih dari Rp 4.100 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, total daftar PSN berasal dari hasil evaluasi pemerintah pada kuartal I-2018.
Dari hasil evaluasi, Darmin bilang pemerintah memutuskan untuk mencoret 14 proyek dari daftar PSN yang nilainya Rp 246 triliun, dan terdapat tambahan 1 usulan PSN dan 1 program tambahan.
"Sehingga dari hitung-hitungan itu, di Kuartal I-2018 di-drop 14 proyek, nilainya Rp 264 triliun," kata Darmin.
Berdasarkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), tercatat sebanyak 245 proyek ditambah 2 program tambahan. Penetapan 222 plus 3 program tambahan sekarang ini dikarenakan 14 proyek dicoret, lalu ada 10 proyek yang sudah rampung, dan 1 proyek tambahan dan 1 program tambahan.
Jokowi Instruksikan Menteri 'Pamer' Proyek Strategis ke Warga | PT Rifan Financindo Berjangka
Di sisi lain, ia menegaskan PSN harus benar-benar berdampak baik bagi masyarakat, seperti menekan kemiskinan dan ketimpangan.
"Harus terintegrasi. Misalnya tol laut harus bisa menurunkan biaya logistik dan berdampak pada turunnya harga bahan pokok di daerah kepulauan," ucap mantan Wali Kota Solo ini.
Demi realisasi PSN, Presiden menegaskan pembiayaan tak bisa bersumber dari APBN saja. Para menteri diminta membuat model pembiayaan alternatif, kreatif sehingga menarik minat investor.
"Jangan semua dilakukan BUMN. Jangan dikerjakan anak-anak keuangan. Libatkan sektor swasta terutama yang berada di daerah," tutur Jokowi.
Sejumlah proyek yang akan dibangun berdasarkan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN ialah pembangunan jalan tol, jalan nasional, tol laut, serta pembangunan mass rapid transit (MRT), dan light rail transit (LRT).
Beberapa proyek lainnya yang juga dilakukan seperti pembangunan rumah susun, kilang minyak, pipa gas, infrastruktur energi asal sampah, serta penyediaan air minum.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta para pembantunya melaporkan rinci perkembangan proyek di lapangan, terutama mengenai yang bisa dieksekusi serta diselesaikan dalam waktu dekat, termasuk proyek yang tidak mungkin dilaksanakan.
Presiden Joko Widodo mengamanatkan para menteri meningkatkan komunikasi dengan masyarakat mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah dikerjakan pemerintah saat ini.
"Saya ingin menekankan komunikasi ke publik terus ditingkatkan agar rakyat tahu yang sedang dikerjakan dan manfaatnya," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (16/4).
Jokowi meyakini komunikasi itu dapat menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap proyek PSN, sehingga turut memantau perkembangan sekaligus menjaga setelah proyek selesai dibangun.
7 Proyek Ditolak Masuk PSN, Kemenhub Siapkan Aturan Baru | PT Rifan Financindo Berjangka
“Itu [PP/perpres] adalah keputusan untuk memberikan kesempatan pembebasan tanah menggunakan undang-undang, bukan hanya PSN, sehingga tidak perlu dimasukkan ke PSN,” terangnya.
Jadi, tambah Budi Karya, aturan itu akan memberikan kepastian hukum terkait pembebasan tanah dan standar untuk menyelesaikan kerohiman.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan keberadaan PSN tetap lebih istimewa dibandingkan prroyek di luar PSN jika dilihat dari kemudahan yang ditawarkan.
“Yang masuk PSN, jangan pertanyakan relevan atau tidaknya. Apalagi, pemerintah daerah lebih senang kalau masuk PSN karena kesannya merasa diperhatikan,” tuturnya.
Tetapi, tadi dilihat kriteria PSN itu apa. Setelah dicari kebutuhannya apa, kebutuhannya adalah bagaimana diperoleh satu kepastian dan standar yang lain bagaimana proyek-proyek tersebut untuk pembebasan tanah,” ucapnya di Kantor Kepresidenan, Senin (16/4/2018).
Budi Karya menyebutkan Presiden Joko Widodo sempat menyebutkan untuk mempercepat pembangunan tujuh proyek itu, bisa dibuat semacam Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres).
Kementerian Perhubungan memastikan tujuh proyek yang diusulkan ke Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak akan masuk ke dalam daftar PSN tahun ini, setelah melalui evaluasi di rapat terbatas.
Ketujuh proyek tersebut antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheuni, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Ketapang, Bandara Sukabumi, Double Track Sukabumi, dan Bandara Kediri. Kendati tidak jadi masuk ke dalam daftar PSN tahun ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku sudah menyiapkan aturan hukum untuk melandasi urgensi pembangunan proyek-proyek itu.