Utang dari SBN Meningkat, Kemenkeu Pastikan Aman
Pembiayaan utang negara sudah didominasi Surat Berharga Negara atau SBN | PT Rifan Financindo Berjangka
Kemudian, lanjut dia, dalam upaya menciptakan pasar keuangan yang tangguh, pemerintah juga telah menerapkan Crisis Management Protocol (CMP) untuk mengelola risiko di pasar SBN. Di samping itu, telah disiapkan juga skema Bond Stabilization Framework (BSF) untuk memitigasi dampak sudden reversal dengan melibatkan BUMN-BUMN terkait.
"Pendalaman pasar juga terus dilakukan Pemerintah untuk mendorong pasar keuangan dan SBN yang dalam dan likuid. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui diversifikasi instrumen utang. Satu capaian penting, yaitu pemerintah telah menerbitkan Green Sukuk, yaitu instrumen SBN berbasis syariah dengan prioritas pembiayaan proyek dan kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan hidup," jelasnya.
Hasil dari itu, kata Luky, berbagai indikator pasar SBN mengalami perbaikan signifikan pada 2017, salah satunya membaiknya performa sentimen risiko yang antara lain ditunjukkan oleh penurunan Credit Default Swap lima tahun dari 135,22 bps di akhir 2016 menjadi 84,88 bps di akhir 2017 (turun 50,34 bps).
"Kita selalu siapkan payung. Makanya kita punya UU PPKSA (Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan). Mencegah krisis di sektor stabilitas keuangan kita. Kita menekankan pada pencegahan. Rohnya adalah pencegahan. Fokusnya itu," jelasnya.
Kenapa enggak dibanyakin pinjaman? Pinjaman itu kan dari multilateral dan bilateral. Biasanya, ada banyak aturannya. Yang mana, juga ada batasannya. Jangan lupa juga, Indonesia sudah middle income country yang enggak seenaknya lagi dapat pinjaman," ujar Luky di Kementerian Keuangan, Jumat 6 April 2018.
Selain itu, kata dia, meski SBN saat ini 39,3 persennya dikuasai oleh pihak asing, namun pemerintah telah mempersiapakan berbagai antisipasi agar efek samping dari mudah larinya investor dari pasar Indonesia tidak terjadi, hingga menciptakan krisis keuangan.
"Tetapi, tolong dilihat juga profil investor asing kita. Sebagian besar mereka longterm investor. Makanya, kita perlu lihat karakteristik mereka. Kebanyakan lembaga keuangan, Reksadana, dan Bank Sentral, serta Pemerintah Negara Asing. Yang sifatnya jangka panjang bukan spekulan," ujarnya.
Kementerian Keuangan mengungkapkan, saat ini pembiayaan utang negara sudah didominasi Surat Berharga Negara atau SBN, dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini menunjukkan sehatnya pendapatan negara yang sudah masuk kategori middle income country.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menjelaskan, porsi pinjaman dalam portofolio utang pemerintah terus mengalami penurunan. Di mana pada 2013, mencapai 30 persen dan pada akhir 2017, mencapai 19 persen. Sedangkan untuk SBN, sejak 2013 hingga 2017, terus mengalami peningkatan, dari Rp1.661 triliun menjadi Rp3.128 triliun.
Pemerintah Jual Surat Utang Negara Ritel Lewat Online | PT Rifan Financindo Berjangka
Sebelumnya, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2018 tentang penjualan SUN ritel di pasar perdana domestik yang mencakup ketentuan SBN ritel online ini. PMK tersebut merupakan revisi dari PMK Nomor 42 tahun 2014.
Direktur SUN Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Loto Srinaita Ginting mengatakan, ada 9 calon mitra distribusi yang mengikuti pilot project e-SBN, yaitu enam bank umum (Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Bank Permata, dan DBS), dua perusahaan efek (TriMegah dan Bareksa), serta satu perusahaan fintech (Investree).
"Pilot projek sudah berjalan sejak tahun lalu, untuk bulan Mei launching-nya. Kami masih membuka pendaftaran pada beberapa mitra distribusi sampai 10 April ini," tuturnya.
Dulu namanya agen penjual, sekarang namanya mitra distribusi. Ini bukan hanya bank umum atau perusahaan efek tapi juga perusahaan fintech untuk memasarkan," imbuh Luky.
Mekanisme pemesanan pembelian SUN Ritel oleh investor ritel dapat dilakukan secara langsung kepada pemerintah melalui sistem elektronik yang disediakan oleh mitra distribusi (online), atau secara tidak langsung kepada pemerintah melalui mitra distribusi (offline).
"Ini juga ditujukan pada generasi milenial. Kita tahu mereka ga suka proses yang panjang. Mereka sangat bergantung gadget, internet, ini yang coba kita fasilitasi," ungkapnya.
Dalam hal ini, Kemenkeu juga telah menetapkan mitra distribusi yang membantu pemerintah dalam melakukan pemasaran, penawaran, dan/atau penjualan SUN Ritel di pasar perdana domestik. Mitra distribusi terdiri dari Bank, Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan Fintech yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, adanya sistem pemesanan pembelian secara online merupakan komitmen pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SUN Ritel serta memberikan alternatif atas mekanisme penerbitan yang ada selama ini.
"Tujuan utama kita adalah memudahkan, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada investor ritel. Kita ingin mengubah paradigma masyarakat dari saving society menjadi invest society," ujarnya di Jakarta, Jumat (6/4/2018).
Luky melanjutkan, melalui SBN ritel online, calon investor tidak perlu datang ke agen penjual melainkan cukup melalui aplikasi. Pihaknya ingin melaksanakan pendalaman pasar keuangan agar partisipasi investor lokal bertambah.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakomodir penjualan Surat Utang Negara (SUN) kepada investor melalui sistem elektronik. Adapun penjualan SUN Ritel melalui sistem elektronik atau e-SBN akan dipasarkan pada Mei 2018.
SUN Ritel Bisa Dibeli via Online Mulai Mei 2018 | PT Rifan Financindo Berjangka
Dalam hal ini, jenis SBN yang bisa dibeli secara online, yaitu Saving Bond Ritel (SBR) SBR003. Pemerintah akan berupaya memberikan imbal hasil (yield) lebih tinggi dibandingkan deposito untuk menarik masyarakat melakukan pembelian.
"Ini mudah sekali, jadi jangan hanya menabung di deposito," tutur Luky.
Rencananya, pemerintah akan mulai menerbitkan SBN ritel yang dapat dibeli secara online ini mulai Mei 2018. Luky optimis inovasi ini akan lebih banyak menjaring investor domestik.
Sampai saat ini, pemerintah masih membuka kesempatan bagi perusahaan lain yang tertarik untuk menjual SUN ritel secara online.
"Batas akhir pendaftaran 10 April 2018 pukul 16.00 WIB (bagi mitra distribusi)," terang Loto.
Kemudian, penandatanganan perjanjian pemerintah dengan mitra distribusi ini akan dilakukan pada 9 Mei mendatang. Sebelum itu, pemerintah akan melakukan beberapa hal seperti evaluasi dokumen proposal, persetujuan pendahuluan, dan kick off meeting.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menjelaskan penjualan SBN ritel secara online ini lebih menyasar kepada anak muda.
Kementerian Keuangan memaparkan terdapat enam bank besar, dua perusahaan efek, dan satu perusahaan fintech yang mendaftar menjadi distributor dan mengikuti proyek percontohan sistem penjualan SUN ritel online.
Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Loto Srinata Ginting mengatakan perbankan di antaranya PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Permata dan PT Bank DBS Indonesia.
Sementara itu, perusahaan efek antara lain PT Trimegah Sekuritas Indonesia dan PT Bareksa. Perusahaan fintech yakni Investree.
"Selain itu juga ada dua perusahaan efek dan satu fintech," ucap Loto, Jumat (6/4).
Masyarakat kini bisa memberi surat utang negara (SUN) ritel via daring (online) baik melalui bank, perusahaan efek, bahkan financial technology (fintech) mulai Mei 2018.