Tarif Tol Bakal Turun Sebelum Lebaran
Basuki Hadimuljono berambisi menurunkan tarif penggunaan jalan tol | PT Rifan Financindo Berjangka
Terpisah, Menhub Budi Karya mengatakan usulan ini akan mulai diproses pekan depan. Menurutnya, semakin cepat semakin baik karena hari raya lebaran tinggal beberapa bulan lagi.
"Mungkin minggu depan PM-nya mau dibuat ini dalam rangka memberi kemudahan dan kemurahan tarif tol dan mendukung logistik lebih murah. Ini kaitannya lebaran juga," pungkasnya.
Sementara itu untuk golongan III, IV, dan V saat ini bertarif dasar Rp2.400/km hingga Rp3.600/km harus membayar mulai dari Rp115.200 hingga Rp172.800 untuk jalur terjauh.
Berdasarkan usulan dan apabila nantinya diterapkan, golongan III, IV, dan V akan melebur menjadi satu golongan dengan perhitungan 2 kali tarif dasar (Rp2000/km) sehingga mereka hanya membayar Rp96 ribu.
Sementara tarif dasar golongan I berkurang menjadi Rp1.000 sehingga untuk jalur terjauh pengguna membayar Rp48 ribu.
Berdasarkan studi, kata Basuki, salah satu penyebab hal itu adalah tingginya tarif tol. Sehingga, Jokowi menginstruksikannya mengevaluasi tarif tol.
Evaluasi dimulai sekitar akhir Januari setelah Presiden meresmikan tol pertama di Lampung yang termasuk jalur Trans Sumatra.
Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Presiden, tarif berlaku Tol Ngawi-Kertosono 48 kilometer. Golongan I bertarif dasar Rp1200/kilometer saat ini harus membayar Rp57.600 untuk jalur terjauh.
Basuki mengklaim Jokowi menyetujui rancangan penurunan tarif jalan tol. Hal itu disampaikannya usai rapat internal bersama Presiden, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Rini Soemarno di Istana Kepresidenan, Kamis (22/3).
Penurunan tarif tol sesungguhnya menjadi amanat Presiden karena menerima data penggunaan jalur tol terutama bagi angkutan logistik masih rendah akibat lebih suka menggunakan jalan nasional.
Mungkin saja, untuk ruas yang belum ini kan bisa, kan masih banyak yang belum beroperasi. Kalau yang sudah ada perjanjian mau diubah bagaimana," tutur Desi.
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo mengeluhkan, memang beberapa ruas tol memiliki tarif yang tinggi, misalnya di Tol Trans Jawa. Menurutnya, tarif tol yang tinggi ini akan berdampak ke banyak hal, termasuk ke tarif kelogistikan secara keseluruhan.
"Tarif untuk logistik mahal, sehingga hampir tidak ada truk yang lewat, mungkin tidak lebih dari satu persen, karena sangat mahal bisa Rp2.000-3.000 per km," pungkas Bambang.
"Iya, Presiden juga sudah dengar keluhan itu. Makanya, kami dengan BPJT dan Jasa Marga sedang melihat bagaimana caranya," imbuhnya.
Kepala BPJT Herry TZ menambahkan, ketentuan ini masih dikaji. Namun pada intinya ketentuan yang diambil nanti tak akan mengabaikan kesepakatan investasi yang telah dilakukan para BUJT.
"Kami kaji mana opsi yang paling tepat. Artinya, kami coba menekan biaya tadi dengan tetap menjaga investasi. Investasi pihak swasta yang ada harus kami jaga pengembaliannya," kata Herry.
Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Aryani melihat, ketentuan perpanjangan konsesi bisa saja dilakukan. Namun, rasanya tepat diterapkan bagi proyek-proyek pengelolaan jalan tol yang baru akan dimulai.
Nah, kalau (konsesi) bisa diperpanjang, mungkin tarif bisa turun di bawah Rp1.000 per km. Kami lihat berapa tarif kalau konsesi 45 tahun, 50 tahun, 65 tahun," ujar Basuki di Gedung DPR, Rabu (21/3).
Kendati begitu, Basuki belum bisa memastikan waktu ketentuan ini bisa diimplementasikan. Pasalnya, saat ini ia masih terus megkaji dan berdiskusi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan BUJT agar mendapatkan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution).
Namun, Basuki ingin ketentuan ini bisa disepakati pada tahun ini, sehingga tak butuh waktu lama bagi pengguna jalan tol untuk merasakan penurunan tarif tol. Pasalnya, tingginya tarif tol sudah banyak dikeluhkan masyarakat, bahkan hingga terdengar ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pada era 1980 misalnya, tarif tol hanya Rp200-300 per km dengan rata-rata masa konsesi yang sama. Lalu, pada 2000-2010 sekitar Rp600-700 per km dan Rp900-1.300 per km sejak 2010-2017.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berambisi menurunkan tarif penggunaan jalan tol. Hal itu dilakukan dengan memperpanjang masa hak kelola atau konsesi yang dipegang oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Menurutnya, saat ini mayoritas jalan tol memiliki masa konsesi sekitar 35 tahun-40 tahun dengan tarif rata-rata sebesar Rp900-1.300 per kilometer (km). Tarif ini meningkat dari waktu ke waktu, seiring dengan laju inflasi.
Menteri Basuki Buka-bukaan Soal Tarif 'Tol Jokowi' yang Disebut Mahal | PT Rifan Financindo Berjangka
Basuki menjelaskan, lebih mahalnya tarif jalan tol yang dibangun saat ini, merupakan konsekuensi dari tingginya biaya investasi yang diperlukan untuk membangun jalan tol saat ini dibandingkan dengan jalan tol sebelumnya.
Hal itu tak lain disebabkan oleh kenaikan biaya konstruksi, harga material hingga biaya pemanfaatan teknologi imbas dari kenaikan inflasi.
"Kalau lihat inflasi ini masih bisa dibilang wajar. Lalu lihatnya dari mana? Ini karena untuk biaya konstruksinya ini pajak, bunga dan lain-lain (yang lebih mahal)," tandasnya.
"Jadi ini tarif tol selama 4 dekade mulai 1980 hingga 2000. Ini kan ada ruas tolnya dari Jagorawi ke Palimanan Kanci ini tarifnya Rp 212-416 per Km," beber dia.
Ia melanjutkan, di era tahun 2000-2010 seperti contohnya tol Ulujami tarifnya sekitar Rp 709 per km. Lalu pada tahun 2011, Surabaya-Mojokerto, Bogor, Bali, tarifnya Rp 900-1.000 per Km.
"Untuk 2015, ini yang baru beroperasi hingga 2018 nanti ini, (tarifnya) Rp 750-1.500 per km. Ini yang disebut mahal," kata Basuki.
Dalam kesempatan tersebut, ia pun membeberkan rincian data yang menunjukkan perbedaan tarif jalan tol yang dibangun di era sebelum Presiden Jokowi dan era saat ini.
Pagi ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama sejumlah operator jalan tol menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Maksud kedatangannya untuk melaporkan keluhan masyarakat soal tarif jalan yang dianggap mahal. Tarif tol yang dimaksud terutama yang diresmikan di era Presiden Jokowi.
"Beliau menanyakan tarif tolnya ini bagaimana cara menghitungnya. Dia mendengar keluhan para pengemudi (soal tarif tol mahal)," kata Basuki di komplek Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/3/2018).
Pemerintah akan Turunkan Tarif Tol untuk Angkutan Logistik | PT Rifan Financindo Berjangka
"Kenaikan tarif tol dalam kota tidak sejalan dengan kualitas pelayanan jalan tol dan berpotensi melanggar standar pelayanan jalan tol," kata Tulus.
Dia mengatakan, kenaikan tarif tol seharusnya diiringi kelancaran lalu lintas dan kecepatan kendaraan di jalan tol. Sehingga, kata dia, jika ada penyesuaian tarif maka ada hal positif yang dirasakan langsung oleh pengguna tol.
Menurut dia, fungsi jalan tol masih menjadi sumber kemacetan baru. "Hal itu seiring dengan peningkatan volume kemacetan dan minimnya rekayasa lalu lintas untuk pengendalian kendaraan pribadi," ungkap Tulus.
Budi mengatakan, penurunan tarif tol sudah dikaji di tingkat kementerian. Jika peraturannya sudah ada, tarif bisa langsung turun. Skema penurunan tarif tol bisa dengan beberapa cara, termasuk dengan menurunkan golongan kendaraan.
Dia mengatakan, penurunan bisa mencapai setengah dari tarif tol saat ini. "Contohnya, jadi ini kan ada tarif di satu tempat di Jawa Timur misal dari Rp 180 ribu menjadi Rp 96 ribu. Jadi, hampir separuh ini," ujar Budi.
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai penyesuaian tarif pada lima ruas tol tidak adil. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengungkapkan, penyesuaian tarif tol harus seimbang dengan pelayanan.
"Ini dalam rangka memberikan kemudahan dan kemurahan tarif tol untuk mendukung logistik yang lebih murah," kata Budi di Istana Negara, Kamis (22/3).
Pemerintah akan menurunkan tarif tol khusus untuk angkutan logistik. Tarif yang selama ini diberlakukan dianggap terlalu mahal sehingga angkutan logistik enggan menggunakan jalan tol.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan beberapa pemilik jalan tol, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/3). Menhub Budi mengatakan, penurunan tersebut direncanakan karena banyak angkutan logistik yang enggan menggunakan jalan tol. Hal itu karena angkutan logistik menganggap tarif tol terlalu mahal.