Utang Pemerintah Masih Aman, Misbakhun Minta Publik Tenang
Misbakhun berupaya mengikis kekhawatiran publik tentang lonjakan utang pemerintah | PT Rifan Financindo Berjangka
Politikus yang duduk di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menambahkan, jumlah utang pemerintah masih dalam level normal. Yang juga perlu diketahui publik, sambung Misbakhun, Indonesia dikenal memiliki kemampuan yang baik dalam membayar utang.
Karena itu Misbakhun meyakini penambahan utang yang masih dalam batas aman tak akan mengganggu kinerja pemerintah. “Justru karena utang digunakan untuk sektor sektor produktif maka dalam jangka panjang akan menyejahterakan masyarakat,” tuturnya di acara yang dihadiri juga oleh anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Rizal Jalil dan Direktur Rumah Susun Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Kuswardono itu.
“Sebetulnya posisi utang pemerintah masih dalam kondisi aman karena penggunaannya di bawah persetujuan DPR. Untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir karena utang pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, di antaranya pembangunan infrastruktur,” ujar Misbakhun saat menghadiri peresmian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan penyerahan bantuan peralatan pertanian di Kota Pasuruan, Selasa (20/3).
Misbakhun mengatakan, langkah pemerintah berutang sudah melalui persetujuan DPR. Menurutnya, DPR mengizinkan pemerintah berutang karena tujuannya untuk membiayai sektor produktif.
Anggota Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun berupaya mengikis kekhawatiran publik tentang lonjakan utang pemerintah yang hingga Februari lalu sudah melebihi Rp 4.000 triliun. Legislator Golkar yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu mengajak publik menjauhi kekhawatiran soal lonjakan jumlah utang pemerintah.
Ini kata Menko Darmin, terkait Kenaikan utang Pemerintah jadi Perdebatan Politik | PT Rifan Financindo Berjangka
Sebelumnya, Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengklaim utang pemerintah saat ini masih aman, bahkan jika dibandingkan Jepang mendapatkan sejumlah kritikan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Sohibul Iman mengatakan Sri Mulyani tak bisa membandingkan utang Indonesia dengan utang Jepang.
"Utang luar negeri Indonesia dibanding-bandingkan dengan Jepang, itu tidak apple to apple. Utang Indonesia ini sudah mengkhawatirkan, tak bisa dibandingkan dengan Jepang," ujar Sohibul di Solo, Sabtu (17/3).
Meski secara rasio utang Jepang lebih tinggi, yakni mencapai 200 persen lebih, namun menurut dia, Jepang mempunyai fundamental ekonomi yang lebih kuat dibanding negara kita. Apalagi, surat utang di Jepang itu lebih banyak dimiliki oleh warganya sendiri.
"Surat utang di Jepang itu lebih banyak dimiliki oleh warganya sendiri, bunganya juga sangat kecil. Berbeda dengan di Indonesia yang bunganya besar," katanya.
Darmin menambahkan, pihaknya akan segera melapor kepada Presiden Joko Widodo terkait perkembangan pembangunan infrastruktur yang pembangunannya masih berjalan dan telah selesai. Sehingga, tidak ada lagi perdebatan peningkatan utang tidak produktif. "Dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Presiden mengenai perkembangan infrastruktur strategis. Supaya jelas ada berapa yang sudah selesai, ada berapa yang sedang dibangun. Ada berapa itu jumlah dan nilainya loh," jelasnya.
"Ada berapa yang pembangunannya berjalan jauh menunggu tidak terlalu lama selesai dan seterusnya. Sehingga persoalan itu adalah soal pilihan bukan karena terpaksa. Bisa saja tidak berutang atau dikurangi, tapi dikurangi membangun infrastruktur nya. Mau pilih yang mana, jadi pertanyaan politiknya itu."
Pembangunan infrastruktur memang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tidak dapat langsung dirasakan bagaimana manfaatnya kepada masyarakat. Namun demikian, dia memastikan, pembangunan infrastruktur masih sesuai target.
"Memang persoalannya kan membangun infrastruktur itu bukan setahun dua tahun. Dia itu membangun waduk bisa bertahun-tahun sehingga pengeluarannya sudah terjadi, tapi hasilnya belum dapat. Kenapa karena infrastruktur nya belum selesai tapi berjalan," jelasnya.
Kita sudah jelaskan semuanya mengenai utang. Bahwa kita itu, memang perlu membangun infrastruktur ya kan. Kita saving nya tidak cukup tinggi sehingga kita perlu dana itu juga bukannya sesuatu yang berlebihan di luar kontrol karena rasio utang kita terhadap PDB nya itu masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain," jelas Darmin.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menanggapi posisi kenaikan utang Indonesia yang dijadikan sebagai perdebatan politik. Menurutnya, bisa saja utang tidak meningkat tetapi dengan syarat pembangunan infrastruktur menjadi lambat.
Darmin mengatakan, utang meningkat karena simpanan (saving) Indonesia tidak cukup besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sejauh ini pun, pemerintah secara intensif telah menjelaskan kepada masyarakat terkait penggunaan penarikan utang tersebut.
Utang di Era Jokowi untuk Hal Produktif | PT Rifan Financindo Berjangka
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo itu menambahkan, pemerintah bisa menggenjot pembangunan infrastruktur karena menggunakan utang untuk kegiatan produktif. Dengan kata lain, sambung mantan pegawai Kementerian Keuangan itu, pemerintah menggunakan dana utangan agar bisa membangun infrastruktur lebih cepat ketimbang menunggu uang sendiri.
"Jika harus menunggu terlalu lama. Sementara pembangunan infrastruktur Indonesia sendiri sudah terlambat," ungkapnya di acara yang dihadiri anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Rizal Jalil dan Direktur Rumah Susun Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Kuswardono itu.
Legislator Golkar yang duduk di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menambahkan, jumlah utang pemerintah juga masih dalam level normal. Disamping itu, sambungnya, Indonesia memiliki kemampuan yang baik dalam membayar utang.
Karena itu Misbakhun meyakini penambahan utang yang masih dalam batas aman tak akan mengganggu kinerja pemerintah. "Justru karena utang digunakan untuk sektor sektor produktif maka dalam jangka panjang akan menyejahterakan masyarakat,” kata politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu.
Posisi utang pemerintah masih dalam kondisi aman karena penggunaannya di bawah persetujuan DPR. Untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir karena utang pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, di antaranya pembangunan infrastruktur," ujar Misbakhun saat menghadiri peresmian rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan penyerahan bantuan peralatan pertanian di Kota Pasuruan, Selasa (20/3).
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menyatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan penambahan jumlah utang pemerintah yang sudah menyentuh angka Rp 4.000 triliun. Menurutnya, tambahan utang itu sudah melalui persetujuan DPR dan digunakan untuk hal-hal produktif.