Pertamina Harus Impor Solar Seharga Rp6.700/Liter
- rf-berjangkanet
- Mar 20, 2018
- 4 min read
Harga minyak mentah mencapai USD60 per barel | PT Rifan Financindo Berjangka
Sebelumnya, Direktur Pemasaran Pertamina Iskandar mengatakan, dengan subsidi tetap Rp500 per liter, formula 102.30 HIV plus margin Rp900 per liter. Setelah dikurangi subsidi mestinya harga Solar dijual Rp8.350 per liter.
"Saat ini berlaku Rp5.150 per liter, ini sudah termasuk Rp500. Masih ada selisih Rp3.200 per liter," tuturnya
Meski demikian, Massa memastikan, bahwa sebagai perusahaan negara tetap tidak akan menolak menyediakan BBM penugasan. Untuk itu sampai saat Pertamina berupaya memenuhi kebutuhan 1,6 juta barel oil per day.
"Crude lokal 600.000, jadi impor produk dan crude 1 juta barel per day. Jadi clear dan jelas perhitungannya," ujarnya.
"Jangan nanti miss leading, kalau formula ditetapkan ada margin, hari ini impor bagaimana mungkin (bisa untung). Impor saja sudah Rp6.700 per liter," tuturnya, di ruang rapat Komisi VII, Jakarta, Senin (19/3/2018).
PT Pertamina (Persero) meyakinkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa tidak mungkin meraup untung dengan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dengan harga saat ini Rp5.150 per liter.
Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan, memang dalam formula penghitungan BBM ada margin yang ditetapkan. Hanya saja, jika harga minyak mentah mencapai USD60 per barel, maka tidak mungkin menjual Solar bersubsidi dengan harga Rp5.150 per liter.
BBM Satu Harga Sasar 67 Titik Tahun Ini | PT Rifan Financindo Berjangka
Tujuannya adalah agar masyarakat selain dapat dengan mudah mengakses BBM namun juga dapat membeli BBM itu karena harganya sudah sama atau mendekati harga BBM di daerah lain khususnya di Pulau Jawa.
Menteri ESDM Ignasiun Jonan dalam sambutannya mengatakan bahwa pada tahun 2017 sudah ada 57 titik TBBM yang berada di 57 kecamatan dibangun. Dari jumlah tersebut 54 TBBM dikerjakan Pertamina sedangkan tiga oleh swasta.
Total sampai November 2017, premium yang sudah disalurkan ada 11 juta liter dan solar kira-kira 6 ribu kilo liter dari perkiraan maksimul penyaluran 20 ribu kilo liter.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan pemerintah tidak ragu untuk mengeluarkan biaya sebesar Rp800 miliar untuk menyalurkan bahan bakar minyak ke sejumlah daerah terpencil dalam program BBM Satu Harga. Ada 17 TBBM berupa 16 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan SPBU Nelayan (SPBUN) yang diresmikan.
residen berjanji bahwa setiap tahun TBBM dalam program BBM Satu Harga akan terus bertambah. Karena masih banyak daerah terpencil maka di sini itu daerah perbatasan jadi disalurkan lewat tangki kemudian disalurkan lagi lewat drum, kemudian ke tongkang.
Sementara itu, Iskandar melanjutkan progres realisasi BBM Satu Harga di 2018, sampai saat ini pendistribusian dan penyediaan sudah dilakukan di dua titik. Kemudian 10 titik sedang dalam progres pembangunan sebagian tunggu proses administrasi.
"10 sudah administrasi dan tinggal pembangunan. 40 titik evaluasi investor dan sisanya masih tunggu investor di lokasi ditetapkan tersebut," ujarnya.
"Pada 2018 penugasan di 67 titik. Di dalam peta terlihat daerah remote di perbatasan Kalimantan, Pulau terluar di Sulawesi, NTT, dan sebagaian besar Papua. Kemudian di Sumatera di perairan wilayah barat. Sama di Natuna dan Anambas," ujarnya, di ruang rapat Komisi VII, Jakarta, Senin (19/3/2018).
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) salah satunya dengan direksi PT Pertamina (Persero). Perseroan memberikan update mengenai program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga.
Direktur Pemasaran Pertamina Iskandar mengatakan, program BBM Satu Harga merupakan penugasan kepada perseroan. Untuk itu sejak 2017, telah dijalankan penyaluran dan pendistribusian BBM ke 54 titik.
Jual BBM Subsidi, Potensi Penerimaan Pertamina Rp3 T Terancam | PT Rifan Financindo Berjangka
Dengan demikian, pasokan kepada masyarakat tetap terjamin dengan harga terjangkau dan kesehatan keuangan Pertamina bisa terjaga untuk tetap melakukan investasi.
"Kalau daya beli masyarakat akan dijaga, ya ditambah subsidi. Tetapi kalau kemudian Pertamina akan dibuat mati ya diserahkan kepada Pertamina tetapi harus pakai tertulis, sehingga jika di kemudian hari digugat menjadi jelas siapa yang bertanggung jawab membuat kondisi keuangan perusahaan merugi," pungkas Khaeron.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron meminta pemerintah lebih bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan penetapan harga BBM bersubsidi agar tidak membebani keuangan Pertamina.
Herman mengingatkan perseroan juga memiliki kewajiban untuk menyetorkan sebagian penerimaan ke negara. Dengan demikian, kesehatan keuangan perseroan harus terjaga.
Karenanya, Khaeron menyarankan jika pemerintah tetap ingin menahan harga BBM solar dan premium hingga 2019, pemerintah harus memikirkan solusi bagi Pertamina, dalam hal ini berupa penambahan subsidi maupun kompensasi lain.
Pertamina harus rela kehilangan potensi pendapatan tersebut karena mendapatkan penugasan dari pemerintah sebagai Badan Usaha Niaga BBM penyalur Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan Jenis BBM tertentu bersubsidi.
Sebagai pemegang mandat pemerintah, perseroan harus menjual BBM tersebut dengan harga yang ditetapkan pemerintah.
Pada 2016, ketika harga minyak dunia masih berada di kisaran US$37 per harel, harga penetapan pemerintah sempat lebih tinggi dari harga pasar. Namun, begitu harga minyak dunia kembali menanjak hingga sekarang berada di atas US$60 per barel, pemerintah tak juga melakukan penyesuaian harga penetapan.
Sementara, untuk premium, harganya dibanderol Rp6.450 per liter untuk wilayah di luar Jamali dan Rp6.550 per liter untuk wilayah Jamali. Padahal, sesuai formula harga pasar, harga premium mencapai Rp8.600 per liter.
Jika kondisi tidak berubah hingga akhir tahun ini, sambung Iskandar, perseroan berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp24 triliun.
"Kalau tidak ada yang berubah, hingga akhir tahun, potensi kehilangan pendapatan itu (Rp3,9 triliun) kalikan enam saja. Kemudian, ditambah lima hingga tujuh persen yang berasal dari kenaikan konsumsi pada waktu lebaran," katanya.
PT Pertamina (Persero) kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp3,49 triliun dari penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dan premium di luar wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) selama Januari-Februari 2018. Apabila memperhitungkan penjualan premium di wilayah Jamali, potensi penerimaan yang terancam menguap mencapai Rp3,9 triliun.
Direktur Pemasaran Pertamina Muchamad Iskandar mengungkapkan saat ini, perseroan menjual solar bersubsidi seharga Rp5.150 per liter. Padahal, jika mengikuti formula harga pasar, harga solar seharusnya dijual Rp8.350 per liter.
"Untuk solar, masih terdapat selisih harga di 3.200 per liter dan itu sudah dikurangi subsidi Rp500 per liter," ujarnya saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senin (19/3).
Comments