Dana Desa Dipertimbangkan Disalurkan ke Bank Wakaf Mikro
Anggaran dana desa masuk untuk pembiayaan Bank Wakaf Mikro | PT Rifan Financindo Berjangka
Selain dana desa dialirkan ke BWM, Kementerian Desa juga menggandeng pesantren-pesantren untuk memberi pendampingan bagi masyarakat. "Dengan keterlibatan pesantren kami adakan pelatihan hidroponik, sosialisasi ke pondok pesantren dan itu cukup efektif," tuturnya.
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah telah meluncurkan 20 BWM pada tahap pertama di pesantren-pesantren di Pulau Jawa. Untuk tahap kedua, pemerintah akan membentuk 20 BWM lagi.
Setiap BWM akan mendapatkan suntikan modal Rp 8 miliar dari pemerintah. Adapun pengelolaannya, kata Jokowi, akan berbeda di satu tempat dengan tempat lainnya.
Jokowi mencontohkan di BWM AN Nawawi Tanara pinjaman yang diberikan pertama kali sebesar Rp 1 juta. Jika usaha nasabah berkembang, maka nasabah berkesempatan untuk menaikkan jumlah pinjamannya. Pembiayaan ini lah yang tengah dipertimbangkan salah satunya berasal dari dana desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan pihaknya akan mengkaji kemungkinan anggaran dana desa masuk untuk pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM). Alasannya, pesantren tempat BWM umumnya berada di pedesaan.
"Prinsipnya dana desa itu ada di desa. Mungkin nanti kami bisa kasih saran atau imbuan seperti bank wakaf," katanya seusai menemani Presiden Joko Widodo meluncurkan BWM di Kompleks Pondok Pesantren AN Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, Banten, Rabu, 14 Maret 2018.
Presiden Ingatkan Masyarakat Bijak Gunakan Dana dari Bank Wakaf Mikro | PT Rifan Financindo Berjangka
“Tapi yang paling penting kalau dapat modal dari Bank Wakaf Mikro penggunaannya untuk usaha. Jangan sampai dapat sejuta yang 500 ribu beli pakaian. Wah biar cantik beli pakaian mahal. Semua gunakan untuk usaha. Bank Wakaf Mikro ini dibentuk OJK untuk bantu ibu-ibu semua. Dana di sini dari donasi Pak Datuk Tahir supaya betul-betul digunakan sebaik-baiknya sehingga usaha berkembang,” pungkas Kepala Negara.
Setelah berdialog dengan nasabah Bank Wakaf Mikro, Presiden meninjau ritel konsinyasi modern LEU Mart dan dicetuskan oleh Lembaga Ekonomi Umat ( LEU) yang berada di pondok pesantren tersebut.
Dalam acara ini, Presiden didampingi oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia/Pimpinan Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara KH Ma’ruf Amin.
“Saya titip jangan sampai ibu-ibu terjerat di rentenir karena di sana bunga sangat tinggi. Rentenir berapa bunganya? Di luar bisa 30 sampai 40 persen per tahun. Di Bank Wakaf Mikro hanya ada biaya administrasi 3 persen. Itu setahun loh. Tidak ada bunganya,” katanya.
Di ujung dialog, Presiden juga mengingatkan agar masyarakat bijak menggunakan dana pinjaman dari Bank Wakaf Mikro.
“Satu juta untuk apa? Jualan apa? Hanya sembako saja? Cukup? Gak cukup? Sembako saja masa sejuta gak cukup? Cukup lah. Jualan sembako pinjam sini sejuta. Seminggu angsur berapa? Rp26 ribu. Berat gak? Endak,” lanjut Presiden.
Presiden juga mengingatkan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut untuk berhati-hati dalam urusan meminjam uang.
Kok tambahan modal dari saya? Ini ibu-ibu disiapkan Bank Wakaf Mikro digunakan sebaiknya karena dalam bank ini disiapkan uang banyak. Jadi kalau nanti sudah dilihat usaha berkembang bisa saja enam bulan ditambah lagi, yang kita harapkan itu. Jangan tambahan minta dari Presiden,” jawab Presiden santai.
Seperti diketahui, selain untuk bersilaturahmi, kedatangan Presiden juga untuk meresmikan Bank Wakaf Mikro. Program ini bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat di tingkat mikro mulai dari Rp1 juta.
Ada hal menarik saat Presiden mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada Rabu, 14 Maret 2018. Presiden Joko Widodo menyempatkan untuk berdialog dengan nasabah Bank Wakaf Mikro. Salah satunya adalah Ibu Bahiyah dari Kampung Tanara.
( Baca : Saat Bu Bahiyah Minta Modal Usaha ke Jokowi )
Ini Alasan Jokowi Menolak UU MD3 dan Sarannya untuk Masyarakat | PT Rifan Financindo Berjangka
"Pak Menkumham menyampaikan, 'Pak, itu sudah kami potong lebih dari 75 persen.' Jadi memang dinamika di DPR sangat panjang dan cepat sekali," ujarnya.
Jokowi pun memaklumi Yasonna yang tidak melaporkan pembahasan UU MD3 kepadanya. Karena itu, ia tidak memberi teguran kepada koleganya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
"Pada saat itu, (Yasonna) berusaha telepon ke saya. Tapi saya tidak pada posisi mungkin menerima itu," tutur Jokowi.
Ia juga tak akan buru-buru menerbitkan perpu. “Perpu, kalau sudah jadi, ya harus disetujui oleh DPR. Gitu lho. Masak, pada enggak ngerti."
Sejumlah pasal dalam UU MD3 menuai kontroversi lantaran mengatur tentang imunitas DPR dan membuatnya terkesan menjadi lembaga superpower. Meski UU itu dibahas bersama pemerintah, Jokowi membantah kecolongan.
Ia beralasan, situasi pembahasan UU MD3 di DPR sangat cepat dan banyak pasal yang diubah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tidak memiliki kesempatan melaporkannya.
Jokowi berjanji tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Ia menyarankan masyarakat menguji materi UU MD3 dan menunggu Mahkamah Konstitusi. "Diuji materi dululah, coba.”
Memutuskan untuk tidak menandatangani revisi Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) beralasan memahami masyarakat. “Saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat," kata Jokowi di Alun-alun Barat, Kota Serang, Banten, Rabu, 14 Maret 2018.
Presiden menyadari dan memahami bahwa ketentuan UU itu tetap akan berlaku meski tidak dia tanda tangani. Karena itu, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk mendaftarkan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.