Sri Mulyani akan hukum Kementerian dan Lembaga yang sering revisi DIPA
- rf-berjangkanet
- Feb 21, 2018
- 3 min read
Kementerian Keuangan (Kemkeu) berencana untuk membuat punishment kepada Kementerian/Lembaga (K/L) | PT Rifan Financindo Berjangka
Untuk melakukan punishment nantinya, Sri Mulyani meminta Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan untuk melihat satker mana yang paling sering merevisi DIPA dalam jangka waktu 10 tahun ke belakang.
“Siapa yang paling sering revisi untuk track record 10 tahun terakhir, saya akan kirim surat cinta ke K/L-nya,” ucapnya.
Asal tahu saja, tahun ini APBN berjumlah Rp 2.220,7 triliun. Sementara untuk belanja K/L tahun ini Rp 847,4 triliun dari total seluruh belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454 triliun.
“Kita punya tujuan, punya uang tapi kalau tidak bisa eksekusi, itu kekonyolan kita sendiri,” ujar dia.
“Tahun depan saya akan lakukan punishment saja. Yang lakukan revisi sangat sering, tahun depan tidak usah dikasih anggaran. Fair kan? Anda tidak bisa merencanakan, kenapa saya harus kasih anggaran?” ujarnya.
Ia mengatakan, perencanaan yang tidak baik itu merupakan kebiasaan buruk yang harus diubah. Sebab, seharusnya satker memikirkan lebih jauh ke depan supaya masyarakat merasakan dampak positif dari keuangan negara.
Ujung-ujungnya, APBN terus bertambah tetapi dampak buat ekonomi dan masyarakat akan tetap stagnan, “Jelek sekali kelakuan dan kebiasaan itu,” ucapnya.
“Artinya setiap satker melakukan revisi. Itu artinya, narasinya adalah, waktu Anda membuat perencanaan anggaran, yang penting adalah buat anggaran dulu, nanti tinggal dipikirin buat apa,” kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kemkeu, Jakarta, Rabu (21/2).
Oleh karena itu, dirinya akan hukuman kepada K/L yang memiliki perencanaan buruk. Asal tahu saja, selama ini, Kemkeu rutin memberikan prestasi kepada K/L terbaik.
Kementerian Keuangan (Kemkeu) berencana untuk membuat punishment kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak melakukan perencanaan yang baik atas anggarannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada tahun lalu tercatat ada 52.400 revisi DIPA dari 26 ribu satuan kerja (satker).
Begini Makna Kebijakan Tak Populer Menurut Sri Mulyani | PT Rifan Financindo Berjangka
APBN, sambungnya, merupakan instrumen untuk mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itulah, diperlukan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam pengelolaannya. Dia ingin mewariskan APBN yang sehat dan berkelanjutan kepada penerusnya di masa depan,
“Makanya, alatnya [APBN] dijaga terus-menerus supaya baik, dia menjadi sehat from generation to generation. That’s what you called sustainability, that’s what you called integrity, that’s what you called commitment,” tegas Sri Mulyani.
“Jadi memang [kebijakan] Menteri Keuangan kadang-kadang tidak populer, karena semuanya lagi pesta, kita hati-hati,” ujarnya dalam Musyawarah Pusat VIII Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI, seperti dikutip dalam laman resmi Kemenkeu, Rabu (21/2/2018).
Menurutnya, jika perekonomian sedang tumbuh sangat kencang, tugas Menteri Keuangan yakni mendesain kebijakan dengan kecenderungan mengerem atau menabung. Dengan demikian, jika perekonomian jatuh, negara masih punya tabungan untuk melakukan counter cyclical. Hal ini disebut stabilisasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan yang melekat pada tanggung jawabnya terkadang tidak populer. Mengapa demikian?
Mengutip informasi dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kebijakan yang tidak populer itu terkadang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN. Bagaimanapun APBN menjadi instrumen fiskal yang harus dijaga.
Sri Mulyani Minta Anggaran Tidak Disusun Secara Asal | PT Rifan Financindo Berjangka
"Jadi bagaimana membuat Rp 2.220,7 triliun bisa menjadi instrumen mendorong pertumbuhan lebih baik. Uang itu satu hal, menggunakan baik itu hal lain, dengan benar dan efektif untuk rakyat kita itu hal lain," jelas dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta kepada seluruh K/L benar-benar menyusun, merencanakan anggaran yang didapat dengan program-program prioritas dan tidak menyusun secara asal.
"Kita punya tujuan kalau nggak bisa eksekusi itu kesalahan kita, anda semua sebagai penanggung jawab untuk membelanjakan," tutup dia.
APBN ini instrumen kita untuk tujuan bernegara, tema kita bagaimana akselerasi pertumbuhan inklusif artinya pertumbuhannya lebih baik, mengurangi kemiskinan," kata Sri Mulyani, Rabu (21/2/2018).
Rakornas Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 dihadiri oleh para Sekretaris Jenderal (Sekjen) maupun Inspektorat Jenderal (Irjen) di masing-masing K/L.
Sri Mulyani minta seluruh pejabat kementerian/lembaga rencanakan setiap rupiah dalam anggaran kerjanya mampu memberikan manfaat untuk masyarakat.
Sri Mulyani menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 nilainya Rp 2.220,7 triliun di mana belanja untuk K/L ditetapkan sebesar Rp 847,4 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2018 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan.
Comments