Pemerintah Godok Lima Industri Prioritas Ekspor
Pemerintah menyatakan tengah merumuskan kebijakan untuk mempercepat pengembangan empat hingga lima industri | PT Rifan Financindo Berjangka
Ia mencontohkan, saat ini Vietnam sudah mulai melakukan barrier non-tarif kepada produk impor asal Indonesia dengan melakukan uji petik, sehingga ini bisa menghambat distribusi ekspor Indonesia ke negara tersebut.
"Kebijakan ini bisa menghambat ekspor Indonesia," paparnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik, industri non-migas Indonesia mengalami pertumbuhan 4,84 persen sepanjang tahun 2017 atau lebih baik dibanding tahun lalu yakni 4,43 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun lalu yakni 5,07 persen.
"Ini menjadi pendorong investasi dan ekspor secara cepat dan sekaligus menunjukkan ke dunia usaha bahwa kami ada perubahan dalam kecepatan mengurus investasi dalam hal berusaha," paparnya.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Kemenperin tentu ingin agar industri yang berorientasi ekspor dan padat karya (labor intensive) bisa menopang pertumbuhan industri manufaktur di tahun ini.
Namun, jika ekspor manufaktur asal Indonesia terus meningkat, Indonesia harus siap dengan rambu-rambu aturan impor (barrier) yang dilakukan negara lain.
"Tapi kan ini (smelter) belum tentu jadi prioritas," ungkap dia.
Ia melanjutkan, kebijakan untuk fokus ke dalam empat hingga lima industri prioritas ini sangat penting untuk mendongkrak investasi yang masuk ke Indonesia. Tak hanya itu, kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan kontribusi ekspor non-migas dalam negeri yang kian moncer.
Sekadar informasi, pertumbuhan realisasi investasi Indonesia sepanjang tahun 2017 tercatat Rp692,8 triliun atau naik 12,7 persen dari tahun 2016 yaitu Rp612,8 triliun. Sementara itu, ekspor non-migas Indonesia sepanjang 2017 tercatat di angka US$152,99 miliar atau naik 15,83 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu US$132,08 miliar.
Lebih lanjut ia menuturkan, industri prioritas yang dipilih bukan berarti berbasis Sumber Daya Alam (SDA). Ia kemudian mencontoh Vietnam di mana produksi manufaktur seperti barang elektronik bisa menjadi kontributor ekspor terbesarnya.
Meski demikian, ia menyebut bahwa industri pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) sempat dipelajari oleh instansinya untuk dimasukkan sebagai industri prioritas.
Pemerintah menyatakan tengah merumuskan kebijakan untuk mempercepat pengembangan empat hingga lima industri prioritas yang akan disiapkan sebagai penggerak ekspor Indonesia.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, hal tersebut merupakan poin pembicaraan di dalam rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dihelat Jumat (9/2). Hanya saja, pemerintah belum menentukan sektor unggulan tersebut. Tetapi, sektor unggulan yang dipilih tentunya benar-benar bisa dikembangkan secara cepat.
"Kami mengidentifikasi beberapa industri atau kegiatan, tidak banyak mungkin hanya empat hingga lima industri yang berorientasi ekspor dan memiliki potensi besar. Kemudian, kami akan merumuskan kebijakannya apa saja," jelas Darmin ditemui di kantornya, Jumat (9/2).
Tingkatkan Ekspor, Pemerintah Susun Dua Kebijakan Besar | PT Rifan Financindo Berjangka
Hal ini, lanjut dia, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan ekspor Indonesia yang kalah dari negara tetangga.
Adapun di tahun 2017 nilai ekspor Indonesia hanya mencapai USD168,7 miliar. Sedangkan Thailand mencapai USD236 miliar, Malaysia mencapai USD219 miliar serta Vietnam mencapai USD213 miliar.
"Realistis (11%), itu suatu yang harus kita capai dan bukan hanya sekedar angka yang tidak achievable. Karena kemarin kita lihat pertumbuhan targetnya 5,6% tercapai 16% sekian. Jadi itu, kita optimis bisa mencapai," ungkapnya di Kantor Kemendag, Jakarta, Tabu (7/2/2018).
Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan targetkan pertumbuhan ekspor 2018 sebesar 11% atau lebih tinggi dari target 2017 sebesar 5,6%.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pihaknya optimistis untuk mencapai angka 11%. Hal ini merujuk pada realisasi ekspor di tahun 2017 yang lampaui target menjadi sebesar 16,22%.
Kita harap bisa mendorong secara cepat dan sekaligus menunjukkan ke dunia usaha bahwa ya kita ada perubahan dalam kecepatan. Kita mengurus investasi dalam hal berusaha," jelasnya.
Kebijakan kedua, yakni akan melakukan perjanjian kerja sama perdagangan baik regional atau bilateral. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan beberapa prioritas negara yang akan diajak untuk kerja sama.
"Tapi yang utama untuk diselesaikan adalah dengan Australia dan Uni Eropa," tukasnya.
"Kita mengidentifikasi beberapa industri atau kegiatan, enggak banyak mungkin empat-lima industri yang orientasi ekspor dan potensi besar," ungkap Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (9/2/2018).
Kemudian, lanjut Menko Darmin, setelah melihat industri tersebut maka pemerintah akan merumuskan kebijakannya apa saja yang bisa dilakukan sehingga industri itu bisa menjadi satu untuk mendorong investasi dan ekspor.
Darmin menjelaskan, kebijakan pertama pemerintah akan melihat mana saja industri yang mempunyai nilai atau potensi paling tinggi untuk di ekspor.
Pemerintah terus berupaya mendorong ekspor Indonesia agar bersaing dengan negara tetangga lainnya. Artinya, tidak hanya meningkat tajam saja tapi dari sisi nilai juga harus tinggi agar tidak kalah.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, untuk meningkatkan ekspor dan juga investasi, pemerintah akan membuat dua kebijakan besar.
Darmin dan JK Berembuk Cara Tingkatkan Ekspor dan Investasi | PT Rifan Financindo Berjangka
Selain itu, lanjut Darmin, Wapres juga meminta agar pemerintah bisa membuka pasar ekspor baru dan menyelesaikan beberapa perjanjian regional dan bilateral guna meningkatkan peluang ekspor. Adapun, dua perjanjian yang menjadi sorotan adalah perjanjian kerja sama dengan Australia dan Uni Eropa.
"Selain market baru beberapa perjanjian regional atau bilateral kita tetapkan beberapa prioritas diselesaikan utamanya dengan Australia dan Uni Eropa," tuturnya.
Menurutnya, ekspor dan investasi yang akan ditingkatkan adalah yang memiliki nilai tambah besar. Namun, hal tersebut tidak melulu terkait sumber daya alam (SDA).
"Jadi, enggak mesti (sumber daya alam) bisa saja bukan itu, kalau kita lihat ekspor dari Vietnam dari banyak ini kan elektronik dan sebagainya. Ini bukan SDA, kita belum mengatakan yang mana," jelas dia.
Darmin menjelaskan, dalam rapat tersebut pemerintah mengidentifikasi industri orientasi ekspor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Setidaknya, ada empat hingga lima industri yang masuk dalam jangkauan tersebut.
"Kemudian, kita akan merumuskan kebijakannya apa saja, sehingga menjadi satu untuk mendorong investasi dan ekspor secara cepat dan sekaligus menunjukkan ke dunia usaha bahwa kita ada perubahan dalam kecepatan, kita mengurus investasi dalam hal berusaha," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/2/2018).
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution pagi tadi menyambangi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) di kantornya. Kedatangan Darmin ke kantor Wapres untuk mendiskusikan mengenai cara meningkatkan ekspor dan investasi nasional.