Pinjaman China untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cair April 2018
Pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan cair April 2018 | PT Rifan Financindo Berjangka
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, pinjaman dari China untuk pembangunan kereta cepat akan cair semua jika pembebesan lahan untuk proyek ini sudah tuntas. Sementara, hingga saat ini pemebebasan lahan masih menjadi kendala.
"Ah itu kan ada persyaratan saja yang harus diselesaikan. Persyaratannya diselesaikan pasti pinjamannya diberikan. Apa itu? Ya persoalan lahannya harus selesai semuanya," tuturnya.
Atas dasar itu, lanjut Darmin, pembangunan kereta cepat membutuhkan keputusan tegas soal lahan. Sehingga, pinjaman dari China untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini dapat segera cair.
Budi menuturkan, proses pembebasan tanah untuk proyek kereta cepat sekarang sudah mencapai 53% dan ditargetkan selesai bulan ini.
"Finalisasinya saya pikir kaitannya dengan tanah. Sebenarnya secara legal kalau sudah mencapai 53%, berarti sudah mulai jadi tinggal beberapa hal tentang izin minor saja," kata dia.
Dia menjelaskan, sebelum dana tersebut cair, harus ada beberapa syarat yang dipenuhi seperti ketentuan persentase dari pembebasan lahan. "Kalau itu April. April kalau pasti sudah selesai, enggak masalah," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/2/2018).
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan cair April 2018.
Pembebasan Lahan Baru 54% | PT Rifan Financindo Berjangka
Namun, ujar Luhut, mengenai pendanaan masih dikaji struktur yang lebih tepat agar pendanaan bisa feasible.
“Itu masih saya minta dari Pak Sahala untuk minggu depan melaporkan lagi. Karena tadi masih ada ya, perbedaan pendapat dengan beberapa hal,”ujarnya.
Luhut menegaskan meski lahan belum sepenuhnya terbebas, pekerjaan konstruksi tidak terganggu. Setidaknya untuk 55 km yang sudah dibebaskan bisa dilakukan pengerjaan.
“Mereka sudah mulai jalan, sudah bisa jalan [pekerjaan]. Tanah ini selesai bulan ini, karena sudah 55 km yang clean tersegmen itu bisa mungkin satu bulan ke depan mendekat ke 100 km,” ujar Luhut.
Adapun lahan atau tanah yang sudah bebas adalah sebanyak 54% yang lokasinya berbeda atau tersegmentasi.
“Mengenai tanah sepertinya kami akan bisa selesaikan, tadi semua hadir. Pokoknya akhir bulan ini, atau paling lambat awal bulan depan selesai,” kata Luhut.
Mengenai perizinan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalur kereta cepat sepanjang 142 kilometer itu juga diminta selesai pada bulan ini.
“Perizinan seperti frekuensi (udara), juga saya minta bulan ini selesai, juga bisa. Jadi mestinya enggak ada masalah.
Ini tolong dipahami, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nasional itu baru selesai April 2017. Penlok (penetapan lokasi) nya baru selesai Juli sampai Oktober 2018 untuk DKI Jakarta dan Jabar [Jawa Barat],” ujar Sahala.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ada tiga masalah dalam proyek tersebut. Di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pendanaan.
“Yang 55 km itu, jadi ini kan total 142 km, ada yang di Halim, ada yang di km berapa-berapa itu bersambung, jadi sepanjang jalan itu ada 55 km yang diserahkan,” kata Sahala di Kemenko bidang Kemaritiman, Kamis (8/2/2018).
Meski demikian, Sahala mengakui bahwa proyek tersebut masih belum bisa dikerjakan. Alasannya, selain masalah lahan yang masih 54%, penetapan lokasi juga baru bisa dirampungkan antara Juli sampai Oktober 2018.
Pemerintah baru menyelesaikan 54% pembebasan lahan untuk proyek kereta api Indonesia-China.
Chairman PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia Sahala Lumban Gaol mengatakan pihaknya sudah menyerahkan 55 km, dari total 142 km, lahan kepada kontraktor dengan 22 km sudah dipersiapkan untuk pembangunan, sedangkan 33 km untuk persiapan land clearing.
Dipimpin Luhut, Ini Hasil Rapat Kereta Cepat JKT-BDG | PT Rifan Financindo Berjangka
Sementara itu, Komisaris PT KCIC Sahala Lumban Gaol mengatakan, dari 54% lahan yang berhasil dibebaskan total yang sudah dimiliki 55 km.
"Tanahnya sudah kita serahkan 55 km kepada kontraktor, 22 km sudah persiapan untuk pembangunan, yang 33 km persiapan land clearing," ucap Sahala.
Dia mengungkapkan, 55 km yang sudah dimiliki ini lokasinya terpisah-pisah.
"55 km itu jadi ini kan total 142 km, ada yang di Halim, ada yang di kilometer berapa-berapa itu bersambung, jadi sepanjang jalan itu ada 55 km yang diserahkan," tutup dia.
"Sekarang sudah 53 something, 54%, pembebasan lahan sedang berlangsung bisa dipastikan pembebasan lahan bisa diselesaikan pada bulan April," kata Budi.
Budi menjelaskan, dari 54% lahan yang sudah dibebaskan, terdapat beberapa konstruksi yang telah dikerjakan seperti pembuatan terowongan (tunnel).
"Kalau konstruksi masih minor, masih di bawah 10%, konstruksinya seperti land clearing dan tunnel," tambah budi.
"Jadi nanti khusus mengenai ini, minggu depan akan ketemu sekali lagi. Tadi karena pertemuan terpadu, saya sudah bisa lihat picture-nya semua dengan baik," ungkap dia.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembebasan lahan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sepanjang 142 kilometer (km) sudah berhasil dibebaskan sebesar 54%.
Mengenai perizinan, yakni mengenai pemanfaatan ruang udara untuk frekuensi komunikasi pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung. Penyelesaiannya pun pada akhir Februari.
Sedangkan untuk pendanaan, Luhut menyebutkan, pemerintah melalui Kementerian BUMN masih melihat ulang strukturnya. Namun, diharapkan pencairan pinjaman dari China Development Bank (CDB) bisa terealisasi setelah pembebasan lahan rampung 100%.
Mengenai pembebasan tanah, Luhut bilang, pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) berkomitmen untuk merampungkan pada akhir Maret tahun ini, namun khusus yang di Jakarta rampung pada akhir Februari.
"Mengenai tanah sepertinya kami akan bisa selesaikan, tadi semua hadir pokoknya akhir bulan ini, paling lambat awal bulan depan selesai," tambah dia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk pertama kalinya memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Rapat dimulai pada pukul 09.30 WIB dan selesai pada pukul 11.14 WIB. Hasil dari rapat tersebut, kata Luhut, kesepakatan soal penyelesaian pembebasan lahan, proses perizinan dan pencairan pinjaman.
"Kita rapat pertama mengenai kereta api cepat. Jadi kita bagi tiga masalah. Satu mengenai tanah, dua perizinan dan ketiga financing," kata Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Kamis (8/2/2018).