Kementerian Perhubungan paling lambat undang investasi swasta
Sri Mulyani Indrawati menyebut Kementerian Perhubungan sebagai instansi yang paling lambat mengundang investasi swasta | PT Rifan Financindo Berjangka
"Pemerintah akan fokus menggunakan APBN terutama untuk daerah-daerah yang belum berkembang di mana peranan swasta atau minat swasta masih sangat minim. Sementara di wilayah perkotaan yang sudah gemuk potensi ekonominya, maka APBN hanya akan difungsikan sebagai katalis atau fasilitator," katanya.
Alokasi anggaran Kementerian Perhubungan meningkat dari Rp43,15 triliun pada 2016, Rp45,98 triliun pada 2017, dan Rp48,2 triliun pada 2018. Namun daya serap anggarannya tahun 2017 hanya mencapai 86,39 persen.
Sri Mulyani berharap kementerian itu terus memperbaiki kualitas penyusunan anggaran. Keterbatasan anggaran, ia melanjutkan, seharusnya tidak dijadikan alasan untuk tidak menyelesaikan program pemerintah, apalagi anggaran yang ada pun belum sepenuhnya terserap.
Ia juga mendorong penyusunan skema kerja sama dengan swasta yang profesional, bebas korupsi dan kolusi, namun efisien.
Ia mengatakan bahwa data 10 tahun terakhir menunjukkan bagaimana Kementerian Perhubungan mengelola sumber daya yang diberikan. Pagu anggaran Kementerian Perhubungan pada 2010 hanya Rp17,8 triliun, sementara pada 2018 kementerian itu akan mengelola Rp48,2 triliun.
"Kalau dilihat dari penyerapan tiap tahun, tidak pernah Kementerian Perhubungan menyerap lebih dari 90 persen, tidak pernah," katanya.
"Fungsi koordinasi jadi rumit. Belum kalau kemudian procurement bisa diatur-atur sendiri. Korupsi. Saya rasa kementerian ini sudah cukup populer dengan reputasi itu," katanya.
Sri Mulyani menuturkan alokasi APBN untuk suatu kementerian akan mengindikasikan kemampuan instansi tersebut dalam mengembangkan ide dan inovasi pendanaan.
"Tapi saya juga mengganggap ini karena insentif, karena pakai APBN paling gampang. Anda enggak pernah repot. Pokoknya lobi kuat Kementerian Keuangan, lalu dapat alokasi Bappenas dan jaga di DPR agar tidak dipotong atau bahkan minta DPR tambah anggaran, kemudian tinggal belanja," katanya.
Kalau menggunakan skema non-APBN, ia menjelaskan, Kementerian Perhubungan akan repot mengatur porsi Kementerian Keuangan, porsi badan usaha milik negara dan porsi swasta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Kementerian Perhubungan sebagai instansi yang paling lambat mengundang investasi swasta.
Saat menyampaikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan 2019 di Jakarta, Kamis, dia mengatakan bahwa itu menunjukkan betapa konservatif pemikiran kementerian tersebut.
Sri Mulyani Nilai Kemenhub Tak Paham Skema Kerjasama dengan Badan Usaha | PT Rifan Financindo Berjangka
Bukannya negara tidak punya uang, tapi bagaimana memikirkan sisa Rp750 miliarnya itu. Kita bisa undang swasta, tujuannya supaya confiedent dan trust. Supaya swasta berperan, ini tugas Anda (Kemenhub)," ujarnya.
Dia melanjutkan, di dunia sekarang ini ada uang yang diperuntukkan untuk investasi sebesar USD8 triliun. Nah, bagaimana Indonesia bisa menarik dana investasi tersebut masuk, supaya bisa membiayai seluruh kebutuhan proyek di Indonesia.
"Bagaimana kita menarik USD8 triliun. Investor dapat rate of return, kita beruntung bisa bangun ekonomi semakin kuat dan dapat manfaat," ujarnya.
Ada yang sifatnya minta project ada kalau PSO tidak feasible. Namun semua ada kemampuan desain project. Saya tidak tahu level eselon pelaksana dikhususkan KPBU, saya khawatir mindset tidak masuk," tuturnya.
Dia mencontohkan, dalam rapat pimpinan (Rapim) Kemenkeu, setiap BUMN teknis diundang. Misalkan dari setiap proyek diminta anggaran negara Rp1 triliun, apakah bisa diefisiensikan menjadi Rp250 miliar.
"Saya anggap, Kemenhub agak lambat dalam menentukan atau mendorong mengundang peranan swasta. Ada semacam konservatif, ini pakai APBN paling gampang, lobi paling kuat, dapat alokasi di DPR minta tambah anggaran kemudian belanja," tuturnya, dalam rapat koordinasi penyusunan RKA Kemenhub 2019, Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Menurutnya, perlu dilakukan pemahaman dan pendalaman akan skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) kepada pejabat Kemenhub, supaya peran swasta dalam proyek perhubungan bisa ditingkatkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum bisa memaksimalkan peran swasta dalam pembangunan proyeknya.
Dari seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) Kemenhub dinilai terlalu andalkan anggaran negara. Bahkan diberikan banyak BLU dan PMN untuk beberapa BUMN-BUMN secara teknis berada di bawah Kemenhub untuk mengerjakan proyek perhubungan.
Sri Mulyani Sebut Kemenhub Populer dengan Reputasi Korupsi | PT Rifan Financindo Berjangka
Sri Mulyani juga mengatakan Kemenhub masih kurang merangkul peran private sector atau swasta dalam pembangunan infrastruktur. Kemenhub dinilai konservatif dalam melibatkan pihak swasta. "Kemenhub tak pernah repot, tinggal lobby paling kuat ke Kemenkeu, dapat alokasi di Bapennas dan menjaga di DPR supaya tidak dipotong atau bahkan minta DPR nambah," katanya.
Sri Mulyani menambahkan Kemenhub juga masih susah jika melakukan skema non APBN. Dia berpendapat Kemenhub cukup populer dengan reputasi ini. "APBN bisa menjadi suatu indikasi apakah kementerian mampu dan mau melakukan berbagai inovasi," ucapnya.
Menurut Sri Mulyani, memang banyak kementerian yang kaget menerima anggaran tahun 2015. Sebab, pada tahun itu, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk cepat membangun. "Namun mindset dan cara mengelola anggaran belum tentu mampu untuk bisa mengelola tambahan anggaran itu," ucapnya.
Sri Mulyani berujar tahun 2015 sendiri anggaran Kemenhub naik dari Rp 37 triliun ke Rp 65 triliun. Namun Kemenhub hanya bisa membelanjakan sebanyak Rp 47 triliun. "Itu pun saya akan bertanya berapa yang betul-betul dibelanjakan," ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan penyerapan anggaran di Kemenhub tiap tahun tak pernah lebih dari 90 persen.
Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari data pagu anggaran Kemenhub tahun 2010 sampai 2018. "Tahun 2010 Kemenhub anggarannya hanya Rp 17,8 triliun, 2018 ini Kemenhub mengelola RP 48,2 triliun," tuturnya.
"Korupsi, saya rasa kementerian ini sudah cukup populer dengan reputasi itu," ujar Sri Mulyani di kantor Kemenhub Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai Kementerian Perhubungan memiliki reputasi jelek dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Reputasi buruk itu, menurut Sri Mulyani, antara lain adalah korupsi.