Aliando Bantah Disusupi
(Aliando) menggelar demo di depan Istana Negara | PT Rifan Financindo Berjangka
Karena itu kami tegas menolak. Tak ada kata lain selain tolak keras," ujarnya.
Mereka merasa, regulasi, seperti wajib masuk koperasi, memasang stiker, dan uji KIR, memberatkan dan merugikan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akhirnya bersedia menemui 15 orang perwakilan pengunjuk rasa.
Kepada mereka, Menhub menyampaikan tiga hal hasil pertemuan dengan perwakilan pendemo di Gedung Cipta Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (29/1).
"Kami pastikan, di sini murni dari driver semua dan tidak disusup-susupi. Kamu bahkan jualan pin dan kaos sendiri. Ini mandiri dari kami agar dapat berjuang menolak Permenhub itu," ucap Koordinator Demo Aliando, Babe Bowie, di IRTI Monas, Senin (29/1/2018).
Diakui Babe Bowie, aturan-aturan di Permenhub itu dapat merugikan pengemudi taksi online.
Sembari longmarch mereka berteriak meminta peraturan No 108 itu segera dibatalkan.
Para pengemudi taksi online yang tergabung dalam Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) menggelar demo di depan Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (29/1).
Mereka menolak diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 soal Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
Pengunjuk rasa berkumpul di IRTI Monas dan berjalan kaki ke kantor Kementerian Perhubungan dan Istana.
Awak Taksi Online Demo, "Jangan Asal Lawan Pemerintah Saja!" | PT Rifan Financindo Berjangka
Justru, jika Menteri Perhubungan tidak mengatur taksi online, dikhawatirkan justru usaha taksi reguler mati. Seperti di Jakarta misalnya, data dari Dewan Transportasi Kota Jakarta, dalam hal ini dikemukakan oleh Ketua DTKJ Iskandar Abubakar, menunjukkan dari 27.000 taksi reguler di Jakarta, kini hanya tinggal 7.000 yang masih beroperasi.
Sementara itu, terkait adanya pengakuan kesulitan dalam hal membuat SIM umum, KIR dan koperasi, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan hal itu bisa dilakukan secara kolektif.
“Kalau kesulitas, seperti SIM kan bisa kolektif, KIR bisa kolektif, koperasi bisa diomongkan juga. Jadi jangan terus aturannya yang dibilang enggak, ini kan asal against dengan pemerintah saja.”
Kami baru saja menyampaikan kepada Menteri Perhubungan [Menhub] beberapa kesulitan yang bersifat teknis yang ditemui oleh para mitra kami di lapangan dalam upaya mereka memenuhi amanat Permenhub No. 108/2017. Menhub menanggapi positif hal-hal yang kami sampaikan dan setuju membantu mitra-mitra pengemudi Grab untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut,” kata Ridzki belum lama ini.
Selain ADO dan Grab, Organda selaku yang merasa diuntungkan dengan adanya regulasi ini juga mendukung penuh diberlakukannya aturan ini per 1 Februari. Banyaknya pihak yang mendukung permenhub ini membuktikan bahwa aturan yang dibuat oleh menteri perhubungan bersama para stakeholder terkait dianggap tidak merugikan satu pihak.
Ketua umum ADO, Christiansen FW Wagey, menilai sejauh ini beleid tersebut sudah cukup mengakomodasi kepentingan driver taksi online. “PM 108/2017 sudah sangat mengakomodir kepentingan driver online,” katanya.
Pihak aplikator seperti Uber Indonesia, Gojek dan Grab Indonesia pun juga merasa tidak keberatan dengan beleid itu. Managing Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, mengaku berkomitmen mendukung pelaksanaan Permenhub No. 108/2017 yang akan berlaku secara penuh pada 1 Februari 2018.
Sikap para awak taksi berbasis aplikasi onlie terhadap Permenhub No. 108/2017 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mulai berlaku 1 Februari mendatang tak seragam. Kendati banyak yang menolak, rupanya tak sedikit pula yang menganggap Permenhub itu sudah mengakomodasi berbagai kepentingan.
Baik taksi online maupun taksi reguler — yang menurut data DTKJ jumlahnya mengalami penurunan sejak taksi online berkembang pesat di ibu kota — sebenarnya sudah terakomodasi aturan ini. Buktinya, Asosiasi Driver Online atau yang dikenal ADO sama sekali tidak menolak dengan adanya aturan yang mulai berlaku dalam dua hari mendatang.
Aturan Baru Taksi Online Berlaku 1 Februari, Sebelumnya Akan Dilakukan Ini | PT Rifan Financindo Berjangka
Ketiga, lanjut Budi, ada keluhan dari mereka karena banyak driver taksi online yang memiliki keterbatasan uang untuk membuat SIM baru.
Sebagaimana diketahui, dalam aturan baru itu, driver taksi online diwajibkan menggunakan SIM A umum.
“(Mereka) ingin buat SIM yang harganya lebih ekonomis karenanya saya akan ajak kepolisian apakah kepada siapa nanti ditentukan supaya SIM bisa dibuat secara kolektif,” beber Budi.
“Saya bersedia suatu waktu tertentu bertemu perwakilan mereka paling banyak 15 orang dan perwakilan aplikator dan kami selaku regulator,” ujar Budi.
Karenanya kami akan bersama mereka menemui Menkominfo untuk cari jalan keluar bagaimana agar mekanisme itu berlangsung lebih baik,” jelasnya.
Kedua, tatanan antara mereka dengan 3 aplikator. Para sopir taksi online meminta difasilitasi untuk bertemu.
Ada tiga poin yang mengemuka dalam dialog antara Menhub dengan 15 wakil pengemudi taksi online. Pertama, driver taksi online yang menolak aturan baru meminta adanya kepastian agar mereka tidak di-suspend oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Budi kembali menegaskan bahwa aturan baru taksi online berlaku 1 Februari. “Tetap, tapi nanti akan ada operasi simpatik,” tambahnya.
Sebelumnya Menhub Budi Karya Sumadi melakukan diskusi dengan 15 perwakilan komunitas driver taksi online yang memprotes Permenhub 108.
“Kami mengerti ada perlu dialog. Tapi dari pembicaraan itu mengarah ke hal tertentu yang hemat saya layak dipertimbangkan dan bisa dibicarakan untuk cari jalan keluar,” ujarnya.