Butuh 25 Kapal untuk Angkut 500.000 Ton Beras Impor ke Indonesia
Pemerintah melalui Perum Bulog akan melakukan impor beras 500.000 ton | PT Rifan Financindo Berjangka
"Kalau itu sudah selesai, tinggal proses mencari (beras), mereka di sana (negara tujuan)," kata Darmin.
Karenanya, kata Darmin, proses impor beras tak semudah membalikkan telapak tangan, sampai beras itu sampai di Indonesia.
"Dia harus mengumpulkan juga dari mana-mana. Sehingga perlu waktu mungkin beberapa hari juga. Habis itu kapal juga tidak ada nongkrong di situ," ucap Darmin.
Jika lelang telah selesai, maka proses selanjutnya adalah mencari beras tersebut di negara yang sudah ditetapkan pemerintah.
Apalagi saat ini, proses lelang impor untuk beras masih berlangsung, yang dibuka sejak tanggal 15 Januari.
Lelang tersebut hanya boleh diikuti oleh anggota asosiasi dari negara-negara produsen yang dituju, yakni Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan Myanmar.
"Bulog sudah buka di situsnya mengundang untuk proses tender. Dalam dua tiga hari dari kemarin, mestinya selesai," kata Darmin.
"Jadi jangan kemudian kalian mengharapkan semingu sampai sini enggak akan. Kalau waktunya di jalan itu enggak lama paling lima hari sampai di sini," kata dia.
"Anda tahu (satu) kapal berapa kapasitasnya? 20.000-30.000 ton. Kalau 500.000 ton itu 25 kapal," ujar Darmin di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Menurut Darmin, dengan asumsi kapasitas muatan kapal dan jumlah beras yang akan diimpor tersebut, maka impor beras akan membutuhkan waktu.
Pemerintah melalui Perum Bulog akan melakukan impor beras 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam. Dalih pemerintah, kebijakan impor beras itu dilaksanakan demi memperkuat cadangan beras nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pereknomian Darmin Nasution mengatakan bahwa butuh 25 kapal untuk mengangkut ratusan ribu ton tersebut ke Indonesia.
( Baca : Sandiaga Minta Tambahan 10 Ribu Ton ke Bulog )
Normalkan Harga Pasaran, Beras Bulog Sulsel Disuplai ke Enam Provinsi | PT Rifan Financindo Berjangka
Dia mengungkapkan, Divre Bulog Sulsel saat ini masih mempunyai stok sebanyak 72.000 ton beras. Sebelum pengiriman beras ke daerah-daerah lain, pihaknya mempunyai stok beras 82.000 ton dengan kualitas beras yang bagus.
"Kami masih ada stok beras dalam jumlah banyak. Apalagi ini, masa panen sudah di depan mata. Bulog Sulsel juga sudah melakukan pembelian beras dari petani-petani di bawah HET. Target serapan beras kita saat ini mencapai 178.000 ton," tuturnya.
Menurut Kepala Divre Bulog Sulsel Dindin Syamsuddin, suplai beras dari Sulsel ini dilakukan berdasarkan permintaan dari daerah lain, di mana stok beras di Sulsel dengan kualitas bagus masih di bawah harga eceran tertinggi (HET).
"Daerah yang kami sudah suplai beras yakni DKI Jakarta sebanyak 10.000 ton, Aceh 2.000 ton, NTB 3.000 ton, Bali 1.000 ton, Jambi 2.000 ton, dan Ambon 2.000 ton. Dalam waktu dekat ini, kami suplai beras lagi ke Papua sebanyak 6.000 ton," beber Dindin, Rabu (17/1/2018).
Divisi Regional (Divre) Bulog Sulsel telah menyuplai stok beras ke enam provinsi di Indonesia untuk menormalkan harga pasaran yang melambung tinggi.
Enam provinsi yang telah disuplai itu yakni DKI Jakarta, Aceh, NTB, Bali, Jambi, dan Ambon. Dalam waktu dekat, Divre Bulog Sulsel juga akan menyuplai beras ke Papua.
DPD Menolak Keras Impor Beras | PT Rifan Financindo Berjangka
Senada disampaikan senator Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Diyah Ratu Ganefi. Dia menganggap impor beras sangat merugikan petani. Untuk itu, dirinya mempertanyakan dasar kebijakan impor beras padahal saat ini posisi cadangan beras berada di level aman. DSeharusnya kebijakan yang menyangkut daerah turut dikomunikasikan ke DPD RI.
"Kita lihat bahwa seluruh provinsi itu aman berasnya sampai dengan panen raya besok. Distribusi beras itu seperti apa, sehingga perlu dipikirkan data itu dari seluruh daerah. DPD RI ini wakil dari daerah-daerah, jadi perlu kita sinkronisasi data-data itu," paparnya.
Dia menyesalkan pemerintah yang tetap menjalankan impor beras meskipun banyak mendapat penolakan, termasuk dari DPD RI. Selain itu, Senator dari Kalimantan Timur itu menganggap antara Kemendag dengan Kementan tidak ada sinkronisasi data, sehingga memunculkan kebijakan impor beras. Kementan yang menganggap saat ini stok beras masih aman disikapi berbeda oleh Kemendag yang mengatakan saat ini dibutuhkan impor beras.
Komite II melihat bahwa saat ini stok dan cadangan beras di daerah-daerah dalam posisi aman, bahkan di beberapa daerah mengalami surplus. Oleh karena itu, impor beras yang dilakukan oleh pemerintah tidak tepat.
"Pada prinsipnya bahwa Komite II DPD menolak dengan tegas kebijakan impor beras ini karena kami murni mewakili daerah dan aspirasi masyarakat. daerah sangat dirugikan dengan adanya kebijakan ini terutama para petani yang sampai saat ini kesejahteraannya masih dipertanyakan," jelas Wakil Ketua Komite II Aji Mirza kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (17/1). PT Rifanfinancindo