Import Beras Kebijakan Rugikan Rakyat Kecil
Rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 500 ribu ton pada akhir Januari 2018 terus menuai kritik | PT Rifan Financindo Berjangka
'Ini kan tidak nyambung. Yang dianggap masalah adanya di mana, tapi penyelesaiannya entah ke mana,'' ujarnya.
Dia berpendapat, bahwa yang membesar-besarkan kenaikan harga beras belakangan ini sebenarnya adalah pemerintah sendiri. Dan itu dipicu oleh aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak masuk akal.
"Kalau harga beras naik, sementara di sisi lain pemerintah mengklaim produksi beras sebenarnya sedang surplus, maka yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah melakukan operasi pasar, dan bukannya impor,'' katanya.
Fadli menyebut, Impor beras di saat menjelang panen hanya akan menekan harga gabah petani. Harga gabah petani pasti anjlok. Jadi, kebijakan tersebut sebenarnya hanya menyakiti petani.
''Jika angka-angka ini benar, kita seharusnya memang surplus beras. Namun anehnya harga beras di pasar justru terus naik,'' tegas Fadli.
Keanehan lain, lanjut Fadli, pemerintah menyebut bahwa kelangkaan beras terjadi pada golongan beras medium, yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah. Namun izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan malah untuk beras premium.
Politikus Partai Gerindra ini juga menilai, ada keanehan dalam rencana impor ini. Pertama, Kementerian Pertanian hingga saat ini masih mengklaim jika Januari 2018 ini kita mengalami surplus beras sebesar 329 ribu ton.
Dengan mengacu kepada data BPS, Kementan mengklaim bahwa sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi kita adalah 2,5 juta ton.
Menurut Plt Ketua DPR RI Fadli Zon, rencana tersebut hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah, sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini dimiliki pemerintah.
''Saya melihat kebijakan impor beras ini sangat aneh. Pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain,'' kata Fadli yang juga Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Minggu (14/1).
Rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 500 ribu ton pada akhir Januari 2018 terus menuai kritik.
Sebentar Lagi Panen Raya, PPP Tak Setuju Ada Impor Beras | PT Rifan Financindo Berjangka
Atas dasar itu, Iskandar memandang bahwa impor beras tersebut pantas dibatalkan. Dia tidak ingin gara-gara impor, petani jadi menderita. Dia pun meminta Pemerintah membuktikan komitmen peduli pada petani.
"Memperhatikan nasib petani sama pentingnya dengan memerhatikan konsumen beras. Jangan dianggap sepele, karena petanilah yang telah menghasilkan beras yang setiap hari kita makan,” tandasnya.
Dia mengakui, impor beras bukan langkah haram. Ada aturan seperti Perpres Nomor 48/2016 dan Permendag Nomor 103/2015 yang membolehkan impor. Namun, impor itu ada syaratnya. Di antaranya, dalam keadaan gagal panen atau impor beras khusus yang tidak bisa diproduksi Indonesia. “Sudahkah impor saat ini sesuai dengan peraturan yang sudah ada?” tanyanya.
Sesuai dengan isi Perpres 5/2015 dan Permendag 103/2015, kata Iskandar, proses importasi beras harus dimulai dari rapat koordinasi terbatas (Rakortas) bidang perekonomian yang melibatkan banyak pimpinan institusi, di antaranya Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, dan Kepala BPS. Iskandar belum mendengar ada Rakortas tersebut. Makanya, Iskandar heran dengan keluarnya Permendag Nomor 1/2018 pada Januari ini yang memutuskan ada impor beras.
Mengenai naiknya harga saat ini, kata Iskandar, sebenarnya tidak perlu terlalu dirisaukan. Sebab, sejak jaman dahulu sampai jaman sekarang, Januari adalah waktu antara musim tanam dan mendekati musim panen. Waktu ini disebut masa paceklik. Di masa ini, biasanya harga beras merangkak naik.
"Kita sama-sama tahu, kalau Januari sampai pertengahan Februari adalah musim paceklik, sehingga harga beras naik. Harga itu akan reda ketika masuk musim panen di bulan Februari. Jadi, jangan terlalu panik apalagi dipolitisir,” imbuhnya.
Karena itu, Iskandar menyarankan Pemerintah untuk mempertimbangkan rencana impor tersebut. Terlebih, dari sisi teknis, impor tersebut juga tidak bakal menurunkan harga beras yang saat ini sedang naik. Sebab, impor membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Jika kebijakan diambil saat ini, beras impor diperkirakan tiba pada Februari nanti saat panen raya tiba.
"Kalau Februari, tanpa impor pun harga beras akan turun sendiri. Sebab, saat itu sudah ada panen raya. Jadi, buat apa ada impor,” jelasnya.
Panen raya akan terjadi pada Februari dan Maret. Impor tersebut dikhawatirkan akan membuat harga padi petani di masa panen nanti anjlok.
"Adanya impor merugikan petani,” kata anggota Komisi VI DPR ini, Minggu (14/1).
Ketum DPN HKTI Ungkap Sejumlah Kejanggalan Kebijakan Impor Beras Oleh Pemerintah | PT Rifan Financindo Berjangka
Dalam setiap kesempatan saya selalu mendengar para pakar dan ahli pertanian sering memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat positif dan konstruktif, bahkan tak sedikit yang sudah menerapkannya. Namun semua hasil diskusi seperti hanya dimasukan kedalam dus dan ditutup rapat rapat tanpa dilakukan kajian kembali untuk me dapatkan solusi masalah klasik ini yaitu menstabilkan harga dan meningkatkan produksi serta memberikan kesejahteraan bagi petani. Sesuai amanah UU Pangan No 8 Tahun 2012, disyaratkan bahwa dalam waktu 3 tahun setalah UU Pangan ini, maka harus dibentuk Badan Pangan Nasional. "Menurut saya solusinya segera dibentuk Badan Pangan Nasional sesuai amanah UU Pangan dan didalamnya harus diisi para profesional dan ahli dalam bidang pangan," sarannya.
Dengan alasan apapun, dia menilai Kebijakan impor beras itu tidak memihak kepada masyarakat. Masyarakat membutuhkan kestabilan harga, petani menginginkan Kesejahteraannya meningkat. Dengan import beras ini jelas memperlihatkan seluruh program pemerintah yang dicanangkan dan statement pemerintah melalui kementerian terkait bahwasannya tidak akan lagi import ditahun 2018 dan stok beras sangat cukup, hanyalah isapan jempol. "Saya tidak setuju dengan kebijakan ini dan harus ditinjau kembali. Bila masalah pangan selalu dengan solusi import, maka jelas masalah klasik akan ditangani dengan klasik. Tidak ada terobosan atau hanya mengambil mudahnya saja dan pasti masyarakat hanya menjadi obyek kembali," tegasnya.
Kritikan serupa juga datang dari anggota DPD RI Dailami Firdaus. Senator asal DKI Jakarta yang duduk di Komite II DPD mempertanyakan kata "khusus" dalam impor beras tersebut. "Saya ingin menanyakan arti kata 'Khusus', karena dalam pernyataan pemerintah akan mengimport beras khusus sebanyak 500.000 Ton dari Thailand dan Vietnam," tulis Dalimi dalam rilisnya, Minggu (14/1). Dia merasa ada yang janggal dengan kata khusus dan merupakan jenis beras yang tidak diproduksi oleh petani tanah air. Jelas masyarakat seperti didorong untuk membiasakan dengan produk dari vietnam dan Thailand.
Menurut dia, kenaikan harga beras di tengah surplus produksi beras di berbagai daerah, ini jelas menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam mengendalikan harga dan pasokan perberasan nasional. Dia menilai pemerintah mengatasi suatu masalah sering mengambil langkah instan atau jalan mudahnya saja. "Seperti mengatasi kenaikkan harga beras dalam negeri dengan jalan impor seperti dilakukan saat ini," terang Jazuli. Kebijakan impor beras itu, kata Jazuli, jelas tidak tepat dan merugikan petani. Masuknya beras impor di tengah surplus produksi petani dipastikan memukul harga beras di tingkat petani dan memperburuk nasib petani. “Langkah impor menunjukkan ketidak berpihakan pemerintah kepada petani,” ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini juga mengkritisi kebijakan Pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand dengan alasan untuk stok dan menstabilkan harga beras di pasaran. "Data menunjukkan bahwa produksi beras dalam negeri sebenarnya surplus sebagaimana diakui Menteri Pertanian. Namun, di tengah surplus beras dan berbagai daerah Januari-Pebruari ini memasuki masa panen, kebijakan impor beras jelas bukan solusi, melainkan semakin menekan petani di dalam negeri," tegas Jazuli dalam rilisnya, Minggu (14/1).
"Impor beras di saat menjelang panen hanya akan menekan harga gabah petani. Harga gabah petani pasti anjlok. Jadi, kebijakan tersebut sebenarnya hanya menyakiti petani saja. Lagi pula, angka impor 500 ribu ton itu apa dasar perhitungannya?," tanya Fadli. Jikapun stok beras memang minus, artinya pemerintah selama ini berbohong dengan klaim surplus beras. "Saya berharap agar setiap rencana impor, berapa jumlah yang perlu diimpor, dan kapan sebaiknya impor dilakukan, dikaji secara matang dan transparan dulu. Jadi tidak ujug-ujug muncul angka 500 ribu ton tanpa ada dasar alasannya,” tegas Fadli Zon.
Keempat, izin impor ini dikeluarkan pemerintah persis pada saat petani sedang menghadapi musim panen. "Bagi saya, empat keanehan itu sudah lebih dari cukup membuktikan pemerintah selama ini memang tidak transparan dalam mengelola kebijakan pangan," kritik Fadli. Fadli Zon menilai, yang membesar-besarkan kenaikan harga beras belakangan ini sebenarnya adalah pemerintah sendiri. Dan itu dipicu oleh aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tak masuk akal. Saat keseimbangan harga di pasar beras berada di atas Rp9.000, pemerintah malah menetapkan HET beras medium, misalnya, di angka Rp9.450. "Kebijakan tersebut benar-benar sulit dinalar. Bahkan muncul kesan kebijakan HET itu seakan-akan merupakan prakondisi untuk melegitimasi impor beras awal tahun ini," jelasnya. Kalau harga beras naik, sementara di sisi lain pemerintah mengklaim produksi beras sebenarnya sedang surplus, maka yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah melakukan operasi pasar dan bukannya impor.
Kedua, pemerintah menyebut bahwa kelangkaan beras terjadi pada golongan beras medium, yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah. Namun izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan malah untuk beras premium. "Ini kan tidak nyambung. Yang dianggap masalah adanya dimana, tapi penyelesaiannya entah ke mana,” jelasnya. Keanehan ketiga, pemerintah berdalih impor beras bulan ini untuk menstabilkan harga beras, artinya untuk keperluan umum. Sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Permendag No. 1/2018 yang disusun untuk melegitimasi impor beras ini, izin impor untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh Bulog. "Silahkan baca Pasal 16 Permendag No. 1/2018. Nah, ini Menteri Perdagangan malah memberikan izinnya ke perusahaan lain,” katanya dengan nada heran.
Plt Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, menilai rencana impor beras sebanyak 500 ribu ton oleh pemerintah membuktikan kacaunya tata kelola pangan dan sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini dimiliki pemerintahan saat ini. “Saya melihat kebijakan impor beras ini sangat aneh. Pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain. Paling tidak ada empat keanehan yang saya catat," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/1). Pertama, menurut politisi Partai Gerindra itu, Kementerian Pertanian hingga saat ini masih klaim bahwa Januari 2018 ini akan mengalami surplus beras sebesar 329 ribu ton. Dengan mengacu data BPS, Kementan menyatakan bahwa sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi sekitar 2,5 juta ton.