Pertumbuhan Meleset Karena Investasi Telat Masuk
Pertumbuhan investasi yang tidak maksimal | PT Rifan Financindo Berjangka
Sementara itu, Bambang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2017 akan mencapai 5,1% atau lebih rendah dibandingkan target dalam APBN-P 2017, 5,2%.
Kendati demikian, Bambang mengklaim pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan investasi. "Intinya kita sudah bergerak ke arah investasi tetapi terlambat masuknya di 2017."
Jika invetasi bisa tumbuh lebih cepat di awal tahun lalu, target 5,2% masih bisa tercapai. Menurut Bambang, pergerakan investasi yang terlambat masuk ini disebabkan faktor gangguan pelaksanaan dan ganguan di perizinan.
"Namun, investasi baru tumbuh cepat di triwulan III," ungkap Bambang, Selasa (9/1/2018).
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan pertumbuhan perekonomian pada 2017 bakal meleset dari target 5,2% akibat pertumbuhan investasi yang tidak maksimal di awal tahun lalu.
Kepala Bappenas/Menteri Perancanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang P.S. Brodjonegorog mengungkapkan perbaikan ekonomi di Tanah Air sebagai dampak dari membaiknya ekonomi global hanya terasa melalui pertumbuhan ekspor dan investasi.
Anggaran Kajian Pemindahan Ibu Kota Tidak Lebih dari Rp500 Miliar | PT Rifan Financindo Berjangka
Dia menegaskan, pembahasan lebih detail meliputi langkah konkret pemerintah mengenai pemindahan ibu kota ini. Bambang juga telah menyerahkan nama-nama kota calon ibu kota negara kepada Presiden Jokowi. Pemilihan kota-kota tersebut telah mempertimbangkan segala kelebihan dan kekurangan.
Indikatornya meliputi, luas lahan bebas yang tidak perlu ganti rugi, tingkat risiko bencana alam, serta ketersediaan infrastruktur di wilayah tersebut.
"Hasil kajian awal kemarin sudah saya laporkan sama Pak Presiden, arahannya ya kita akan bahas lebih detail lagi," ungkap Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, kajian tersebut sudah diberikan pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Program dan Kegiatan Tahun 2018, kemarin di Istana Negara.
Untuk diketahui, Bappenas telah menyerahkan hasil kajian tahap awal berupa pemilihan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tidak ada update, yang pasti saya sudah lapor kepada bapak Presiden mengenai kriteria lokasi dan kandidat lokasi. (Penentuannya) tergantung Presiden, jangan tanya saya dong. Kita lihat nanti perkembangannya. Intinya saya selalu menyiapkan," pungkasnya.
Menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Bappenas ini menolak menyebutkan kota-kota yang menjadi kandidat akan menyandang status Ibu Kota. Bambang memastikan, rencana pemindahan Ibu Kota terus berlanjut dan keputusan akhir akan ada pada Presiden Jokowi.
Kajian cuma berapa miliar, enggak banyak lah pokoknya. Enggak banyak, itu (Rp500 miliar) keenakan. Anggaran Bappenas cuma berapa, mau Rp500 miliar," ujar Bambang di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan, anggaran untuk kajian mengenai pemindahan Ibu Kota Negara tak akan lebih dari Rp500 miliar.
Pemerintah terus menunjukkan keseriusan dalam realisasi pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta. Hal ini terlihat dari hasil kajian tahap awal yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro.
Kajian tahap awal ini berupa daftar beberapa kota yang menjadi pemilihan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara.
Penyebab Tingkat Kemiskinan Sulit Ditekan ke Single Digit | PT Rifan Financindo Berjangka
Oleh sebab itu, menurut Bambang, yang terpenting tak hanya menurunkan tingkat kemiskinan secara persentase namun pada penurunan jumlah masyarakat miskin secara absolut. Di mana secara absolut, angka jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan 26,58 juta jiwa di tahun 2017, jauh lebih rendah dari tahun lalu 27,76 juta jiwa.
"Tapi memang ini yang paling penting adalah menurunkan orang miskin, secara absolut itu paling penting. Sekarang jadi menurun banyak, ini yang jadi target kita," pungkasnya.
"Karena tadi ada tingkat kedalaman keparahan yang masih harus diperbaiki. Ini harus diperbaiki melalui perbaikan program dan selain itu juga masih harus perbaiki program tepat sasaran. Jadi memang tidak mudah. Tapi kalau soal di bawah 10% ini kesempatan yang terbaik, tidak harus 9,5," tukas dia.
Bambang mengatakan, indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang cenderung menjauhi garis kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin
Adapun, indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2017 mencapai 1,79 meningkat dari tahun 2016 sebesar 1,74. Sedangkan untuk indeks keparahan kemiskinan berada di angka 0,46 lebih besar dari tahun sebelumnya 0,44.
Menteri yang juga menjabat Kepala Bappenas ini menjelaskan, penurunan tingkat kemiskinan di bawah 10% sulit dilakukan karena Indonesia masih memiliki indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan yang meningkat dalam satu tahun terakhir.
"Ini kita merujuk angka 10%. 10% ke bawah jangan harap penurunannya akan tajam. Seperti waktu kita menurunkan dari 16% ke 12%, tapi begitu masuk 12%,11%,10% dalam target 10% ke bawah, penurunannya akan lebih landai," ujar Bambang di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, penurunan tingkat kemiskinan di bawah angka 10% bukanlah hal mudah. Berbeda dengan penurunan tingkat kemiskinan di atas 10% yang lebih mudah dilakukan, penurunan di bawah 10% akan berjalan lebih landai.
Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan penurunan menjadi 10,12%. Lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 10,70%.
Hal tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk targetkan kemiskinan menjadi single digit yakni antara 9,5% sampai 10,0% pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2018.